Isu reshuffle kabinet kembali berembus kencang. Nama-nama menteri disebut, spekulasi beredar, dan publik menunggu. Siapa diganti, siapa dipertahankan, dan yang paling penting mengapa. Dalam sistem presidensial, reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Itu sah, wajar, bahkan kadang perlu.
Namun di tengah tekanan ekonomi, sorotan pada program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta dinamika politik koalisi yang gemuk, reshuffle bukan lagi sekadar soal “ganti orang”. Ia menjadi cermin, apakah kabinet ini ditata berdasarkan kinerja atau keseimbangan politik. Pertanyaannya, apakah reshuffle ini untuk memperbaiki kerja pemerintah, atau merapikan relasi kekuasaan?
Kabinet Besar, Koordinasi RumitSejak awal, banyak pihak menilai kabinet Prabowo terlalu besar. Terlalu banyak kursi, terlalu banyak representasi, dan terlalu banyak kompromi. Konsekuensinya mulai terasa yaitu koordinasi kebijakan lambat, pernyataan antarmenteri sering tidak sinkron, dan publik kesulitan membaca arah prioritas pemerintah.
Dalam situasi seperti ini, reshuffle bisa menjadi solusi. Tapi hanya jika dilakukan dengan satu kriteria yaitu efektivitas pemerintahan. Jika yang diubah hanya nama, bukan cara kerja, reshuffle tidak lebih dari kosmetik politik.
Publik berhak tahu, apa ukuran evaluasi menteri? Apakah karena serapan anggaran rendah? Target program tidak tercapai? Koordinasi buruk? Atau sekadar karena peta politik perlu disesuaikan?
Tanpa indikator yang jelas, reshuffle akan selalu dipersepsikan sebagai transaksi kekuasaan. Apalagi jika yang muncul justru figur yang dekat secara politik, kekerabatan, atau jaringan elite, bukan yang punya rekam jejak teknokratik kuat.
Di sinilah ujian meritokrasi itu berada. Kementerian strategis seperti keuangan, energi, investasi, pendidikan, dan pangan tidak bisa diisi dengan logika balas jasa politik. Pos-pos ini menentukan stabilitas negara, bukan stabilitas koalisi.
Reshuffle bukan hanya urusan dalam negeri Istana. Ia dibaca oleh pasar, investor, birokrasi, dan masyarakat luas. Pergantian pejabat di posisi ekonomi, misalnya, bisa memicu ketidakpastian jika tidak disertai penjelasan yang meyakinkan.
Birokrasi di bawahnya pun akan terdampak: apakah ini sinyal perbaikan kinerja, atau sinyal bahwa loyalitas lebih penting daripada kompetensi? Jika persepsi yang muncul adalah yang kedua, moral aparatur bisa turun. Karena pesan yang diterima sederhana: kerja keras tidak menjamin posisi, kedekatan yang menentukan.
Seiap isu reshuffle selalu diiringi kabar simpang siur. Istana membantah, media berspekulasi, publik menebak. Pola ini berulang. Padahal, komunikasi yang jelas justru bisa meredam spekulasi. Presiden tidak perlu mengumumkan nama sebelum waktunya.
Tapi kriteria evaluasi kinerja menteri seharusnya bisa disampaikan ke publik. Dengan begitu, ketika reshuffle terjadi, publik paham korelasinya: siapa gagal, siapa diganti, dan untuk tujuan apa.
Reshuffle sebagai Momen PerbaikanJika benar reshuffle akan dilakukan, ini justru momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk mengirim pesan kuat: kabinet ini ditata ulang demi kinerja, bukan demi kompromi.
Mengurangi beban koordinasi, memperkuat teknokrasi, dan menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat akan jauh lebih berdampak daripada sekadar menjaga keseimbangan politik.
Karena pada akhirnya, publik tidak menilai seberapa rukun koalisi di dalam kabinet. Publik menilai hasil: harga pangan, stabilitas ekonomi, kualitas layanan pendidikan, dan kesejahteraan nyata.
Reshuffle adalah ujian kepemimpinan. Apakah presiden berani mengganti menteri yang tidak efektif meski ia representasi partai penting? Apakah presiden berani menolak tekanan politik demi kinerja pemerintahan?
Jika jawabannya ya, reshuffle akan menjadi langkah korektif yang diapresiasi. Jika tidak, ia hanya akan menambah daftar panjang kompromi politik yang membebani jalannya pemerintahan.
Pada titik ini, reshuffle bukan lagi soal siapa yang masuk atau keluar kabinet. Melainkan tentang pesan apa yang ingin dikirim Presiden Prabowo kepada publik: Bahwa pemerintahan ini bekerja dengan logika merit, atau masih terjebak dalam logika kompromi kekuasaan.
