Tak Tahan Bau Busuk RDF Rorotan, Warga Ancam Gugat Pemprov Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga akan mengambil langkah hukum jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tak menutup pabrik pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RFD) di Rorotan, Jakarta Utara.

"Kemungkinan sih akan menggugat," ucap Nadine (36), salah satu warga Perumahan Jakarta Garden City (JGC) Cakung, Jakarta Timur, yang terdampak bau busuk RDF, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (1/2/2026).

Baca juga: Warga Nangis Minta RDF Ditutup karena Bau Busuk, Pramono: Biayanya Tinggi, Enggak Mungkin

Gugatan tersebut akan dilayangkan ke Pemprov Jakarta dan juga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta sebagai penanggung jawab operasional RDF Rorotan.

Warga JGC, Karang Tengah, dan Harapan Indah, menolak keras RDF Rorotan beroperasi karena dinilai masih menimbulkan bau yang menyengat.

Keberatan warga terhadap RDF Rorotan

Nadine juga keberatan jika warga di sekitar RDF Rorotan harus menerima nasib seumur hidup berdampingan dengan pabrik pengolahan sampah.

Baca juga: Bahar Bin Smith Jadi Tersangka Penganiayaan Anggota Banser, Diperiksa 4 Februari

"Saya pribadi tidak setuju dengan pola pikir demi sampah seluruh warga Jakarta maka pemda harus merelakan kenyamanan dan kualitas hidup segelintir warga Jakarta untuk dijadikan korban atau tumbal," tutur Nadine.

Warga JGC lain, Wahyu Andre, juga mengatakan hal serupa.  Mereka akan membawa persoalan ini ke jalur hukum jika Pemprov Jakarta tak mau menutup RDF Rorotan.

Sejauh ini, warga yang terdampak RDF Rorotan tengah membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk menyusun gugatan ke Pemprov Jakarta.

Pokja itu terdiri dari warga JGC yang memang memiliki latar belakang sebagai kuasa hukum, pakar lingkungan, dan dokter.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

"Jadi, kita memanfaatkan warga yang ada dulu. Kalau semisal kita keterbatasan waktu, baru mempertimbangkan menyewa lawyer," jelas Wahyu.

Selain Pemprov Jakarta, warga juga akan menggugat pihak perumahan JGC, karena dinilai tak mampu menyediakan pengolahan sampah secara mandiri dan lepas tangan dengan warganya yang terdampak RDF Rorotan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang