Delapan Langkah Disiapkan demi Percepat Reformasi Pasar Saham

JAKARTA, KOMPAS – Gejolak di pasar modal sepanjang sepekan terakhir mendorong pemerintah, regulator, dan pengelola bursa merumuskan langkah korektif guna memperkuat integritas bursa efek. Seluruh pemangku kebijakan pasar modal Indonesia sepakat mempercepat reformasi struktural guna memulihkan kepercayaan dan kredibilitas pasar.

Komitmen tersebut mengemuka dalam dialog bersama pelaku pasar modal yang digelar di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Minggu (1/2/2026) sore. Forum ini mempertemukan pembuat kebijakan, regulator, dan pelaku industri untuk merespons dinamika pasar yang berkembang.

Hadir dalam dialog itu antara lain CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani dan CIO sekaligus Direktur Investasi Danantara Pandu Sjahrir, Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi, Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, serta jajaran pimpinan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pertemuan tersebut turut membahas delapan rencana aksi percepatan reformasi dan penguatan integritas pasar modal Indonesia. Rencana itu mencakup penguatan likuiditas, transparansi kepemilikan, tata kelola dan penegakan aturan, serta pendalaman pasar secara terintegrasi.

Salah satu agenda utama adalah kebijakan peningkatan ambang batas minimum saham publik (free float) menjadi 15 persen dari sebelumnya 7,5 persen. Kebijakan ini ditujukan untuk mempertebal likuiditas perdagangan sekaligus menyelaraskan standar pasar modal Indonesia dengan praktik global.

Frederica mengatakan aturan mengenai peningkatan free float tersebut akan segera diterbitkan. Menurut dia, OJK telah menyiapkan tahapan implementasi agar kebijakan dapat dijalankan secara bertahap tanpa mengganggu stabilitas pasar. 

“Kami memiliki tahapan-tahapan, dan peningkatan kebijakan baru free float ini akan kami tetapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dari sekarang,” ujarnya yang akrab disapa Kiki.

Free float merupakan porsi saham emiten yang dimiliki publik dan diperdagangkan secara bebas, di luar kepemilikan pengendali atau pihak terafiliasi. Dengan porsi saham publik yang lebih besar, pasar modal Indonesia diharapkan menjadi lebih likuid, transparan, dan kredibel di mata investor global.

Untuk mencapai target tersebut, OJK membuka sejumlah opsi aksi korporasi bagi emiten, mulai dari rights issue, program kepemilikan saham bagi karyawan dan manajemen, hingga divestasi dan dematerialisasi saham. OJK bersama SRO (self regulatory organization) tengah mematangkan tahapan implementasi kebijakan ini.

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fawzi menegaskan, seluruh delapan rencana aksi reformasi akan dijalankan secara paralel. OJK siap menghadirkan pengaturan baru atau penyesuaian regulasi secara cepat apabila dibutuhkan dengan tetap melibatkan pelaku pasar dan SRO.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menilai kepercayaan terhadap pasar modal merupakan indikator awal bagi investor asing sebelum menanamkan modal secara langsung. Pasar modal, menurut dia, menjadi barometer awal sebelum arus investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) mengalir ke suatu negara.

“Kepercayaan terhadap pasar modal itu sangat menentukan. Karena sifatnya lebih likuid dan jangka pendek, pasar modal biasanya menjadi pintu masuk awal bagi investor asing sebelum mereka mengambil keputusan investasi langsung,” ujar Rosan.

Rosan menambahkan, keberadaan pasar modal yang kredibel dan transparan akan menciptakan persepsi positif terhadap iklim investasi nasional secara keseluruhan. Menurut dia, penguatan integritas pasar modal bukan hanya kepentingan investor portofolio, tetapi juga kepentingan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Ia menegaskan, Danantara Indonesia mendukung penuh seluruh program dan inisiatif reformasi pasar modal. Sekitar 30 persen kapitalisasi pasar Indonesia berada di pasar modal, sehingga menjaga kredibilitas, likuiditas, dan valuasi yang mencerminkan fundamental perusahaan menjadi kepentingan strategis bersama.

“Karena porsi kapitalisasi pasar yang besar itu, kami bersama OJK dan seluruh SRO berkepentingan memastikan pasar modal benar-benar mencerminkan valuasi yang wajar dan memberikan kepercayaan bagi investor,” kata Rosan.

Direktur Investasi Danantara Pandu Sjahrir menyoroti pentingnya reformasi tata kelola, termasuk rencana demutualisasi bursa. Menurut dia, praktik tersebut telah diterapkan di berbagai bursa global dan terbukti memperkuat tata kelola serta kejelasan fungsi antara regulator dan pengelola bursa.

Pandu menjelaskan, dalam skema demutualisasi, regulator tetap memegang kendali penuh atas pengaturan dan pengawasan, sementara pemegang saham berfokus pada pengembangan bisnis bursa secara profesional. Model ini, kata dia, mampu meminimalkan potensi konflik kepentingan.

Ia juga menyinggung isu saham dengan valuasi tinggi yang dinilai investor asing kurang investable. Menurut Pandu, pembenahan struktur pasar dan konsistensi penegakan aturan diperlukan agar harga saham lebih mencerminkan fundamental perusahaan, likuiditas, dan tata kelola yang sehat.

“Reformasi ini penting agar pasar modal kita semakin dalam, likuid, dan dipercaya. Itu menjadi prasyarat agar investor institusi global, termasuk dana pensiun, bisa masuk lebih besar,” ujar Pandu.

Di tengah agenda reformasi, pelaku pasar juga mencermati sejumlah sentimen jangka pendek yang berpotensi memengaruhi pergerakan pasar pada pekan 2–5 Februari 2026. Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) David Kurniawan mengimbau investor dan trader untuk memantau rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025.

Menurut David, awal Februari umumnya menjadi periode pengumuman produk domestik bruto (GDP) tahunan. Pasar saat ini berekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,1–5,2 persen.

“Jika angka resmi di atas ekspektasi, ini bisa menjadi bensin tambahan bagi IHSG, bukan hanya untuk menyentuh level 9.000, tetapi menjadikannya sebagai level penopang baru,” ujarnya.

Selain faktor makroekonomi, David menilai pergerakan pasar dalam sepekan ke depan juga akan dipengaruhi respons investor terhadap proses transisi kepemimpinan di Bursa Efek Indonesia dan OJK, yang dinilai krusial bagi kelanjutan agenda reformasi pasar modal.

Dari sisi pengelolaan investasi jangka menengah dan panjang, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto menilai rencana peningkatan ambang batas free float menjadi 15 persen merupakan sentimen positif bagi pasar. Meski demikian, ia mengakui kebijakan tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah emiten.

Menurut dia, free float yang lebih besar berpotensi memperbaiki likuiditas saham, memperkecil spread bid-ask, serta mengurangi volatilitas ekstrem. “Dalam jangka panjang, kebijakan ini bisa menjadi fondasi pasar saham Indonesia yang lebih likuid dan kredibel,” katanya.

Namun, ia menekankan pentingnya pendekatan bertahap dan fleksibel dalam implementasi kebijakan tersebut. “Kuncinya ada pada timeline yang realistis serta koordinasi erat antara OJK, BEI, dan pelaku pasar agar tidak menimbulkan kejutan baru,” ujarnya.