Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) mendukung reformasi pasar modal yang akan dilakukan pemerintah. AEI menilai perbaikan tersebut penting untuk menguatkan struktur pasar dan meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia.
Ada beberapa rencana perubahan usai IHSG anjlok pekan lalu seperti revisi aturan free float di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 7,5 persen menjadi 15 persen, rencana demutualisasi BEI, sampai menaikkan batas investasi dana pensiun dan perusahaan asuransi di pasar modal dari sebelumnya 8 persen menjadi 20 persen.
“AEI mendukung penuh agenda reformasi pasar modal pemerintah. Dari sisi emiten, kami memandang reformasi ini sebagai peluang untuk memperkuat kualitas pasar, selama dilakukan dengan pendekatan yang proporsional, dialogis, dan berorientasi jangka panjang,” kata Ketua Umum AEI, Armand Wahyudi Hartono dalam keterangan tertulis, Minggu (1/2).
Armand menjelaskan penguatan free float, transparansi kepemilikan, serta pendalaman likuiditas merupakan prasyarat agar pasar modal bisa lebih kredibel dan kompetitif. Dengan adanya niat reformasi, Armand menilai pemerintah telah memberi sinyal positif bagi investor, baik domestik maupun global.
Armand meminta agar reformasi pasar modal harus dilakukan secara terukur, inklusif, dan tetap memperhatikan kesiapan dunia usaha.
“AEI siap menjadi mitra strategis dan siap mendukung pemerintah dan regulator dalam memastikan kebijakan berjalan efektif serta sejalan dengan kondisi riil emiten,” ujar Armand.
Terkait kesiapan dunia usaha, Armand menilai perlu pendekatan yang bertahap dengan masa transisi yang memadai. Hal ini agar penyesuaian dapat berjalan dapat berjalan sehat tanpa mengganggu stabilitas pasar.
“Selain itu, reformasi diharapkan tidak hanya menambah kewajiban kepatuhan, tetapi juga menghadirkan insentif yang mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan keterbukaan. Dengan demikian, reformasi dapat membangun pasar modal yang likuid, adil, dan berkelanjutan, berbasis fundamental perusahaan, serta tidak semata berorientasi pada pemenuhan indikator global,” kata Armand.
OJK Siapkan 8 Rencana Percepatan Perbaikan Pasar Modal RIOtoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menyiapkan 8 rencana percepatan perbaikan pasar modal Indonesia. Pertama, OJK akan mendorong peningkatan likuiditas melalui kebijakan baru free float. Batas minimum kepemilikan publik emiten dinaikkan menjadi 15 persen agar sejalan dengan praktik di global
Kedua, OJK juga memperkuat transparansi lewat kewajiban keterbukaan Ultimate Beneficial Ownership (UBO). Ketiga, kualitas data kepemilikan saham ditingkatkan agar lebih rinci dan andal. Keempat, OJK juga memperkuat tata kelola melalui persiapan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI).
Kelima, OJK juga akan melakukan penegakan aturan dan pemberian sanksi lebih tegas dan berkelanjutan, khususnya terhadap praktik manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi menyesatkan. Keenam, tata kelola emiten juga diperkuat oleh OJK dengan kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit, serta peningkatan kualitas laporan keuangan oleh akuntan publik bersertifikasi.
OJK juga akan melakukan pendalaman pasar secara terintegrasi dari sisi permintaan, penawaran, hingga infrastruktur. Terakhir, OJK bakal memperkuat kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan mulai dari regulator, pemerintah, SRO, hingga pelaku industri untuk memastikan reformasi pasar modal berjalan.
