RAPAT Kerja Nasional (Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2026 di Makassar mungkin tampak di permukaan sebagai agenda rutin partai politik seperti pelantikan pengurus, pidato ketua umum, jalan sehat, gala dinner, dan sesi pengarahan tokoh nasional.
Namun, jika dibaca lebih cermat, Rakernas ini justru menandai titik balik penting dalam politik Indonesia. Bukan hanya bagi PSI, tetapi juga bagi arah demokrasi kita secara keseluruhan.
PSI yang selama ini dikenal sebagai partai anak muda, antikorupsi, dan anti-oligarki, kini sedang menempuh jalur yang jauh lebih kompleks, dengan bertransformasi menjadi partai kekuasaan.
Transformasi ini tidak terjadi dalam ruang kedap. Ia berlangsung dalam lanskap demokrasi Indonesia yang, meminjam istilah ilmuwan politik Jeffrey A. Winters, adalah demokrasi prosedural yang hidup berdampingan dengan oligarki yang tangguh dan adaptif.
Dari gerakan moral ke mesin politikPada fase awal kemunculannya, PSI hadir sebagai anomali. Di tengah partai-partai mapan yang sarat elite lama, PSI tampil dengan wajah baru: anak muda, transparan, berani bersuara keras soal intoleransi dan korupsi.
Namun, idealisme semacam ini, dalam sistem politik Indonesia, memiliki batas struktural yang jelas. Partai tanpa sumber daya besar, tanpa jaringan elite daerah, dan tanpa patron kuat, akan selalu berada di pinggiran.
Baca juga: Di Balik Kalimat Berjuang Mati-matian Jokowi di Rakernas PSI 2026
Rakernas PSI 2026 menunjukkan bahwa partai ini menyadari batas tersebut. Kehadiran Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai “Bapak Ideologis PSI”, masuknya elite daerah kuat seperti Rusdi Masse ke orbit PSI, serta penekanan pada pembentukan struktur hingga tingkat RT/RW, adalah sinyal bahwa PSI kini sedang membangun “mesin besar”.
Ini adalah pergeseran penting, dari partai yang mengandalkan wacana dan moral politik, menjadi partai yang serius membangun infrastruktur kekuasaan.
Peran Jokowi dalam Rakernas PSI tidak bisa dibaca sekadar sebagai kehadiran seorang mantan presiden yang memberi nasihat.
Dalam konteks teori politik, ini adalah contoh klasik post-presidential power consolidation, atau upaya seorang mantan kepala negara mempertahankan pengaruh melalui kendaraan politik baru.
Jokowi bukan oligark dalam pengertian klasik ala Winters. Ia tidak memiliki kekayaan ekstrem yang menjadi ciri oligarki.
Namun, ia adalah apa yang bisa disebut sebagai oligarchic enabler, yaitu aktor non-oligark yang memungkinkan sistem oligarki tetap stabil melalui legitimasi politik dan popularitas massal.
Dan dengan PSI, Jokowi menemukan kendaraan yang tepat; Partai muda, bersih secara citra, dan belum dibebani dosa sejarah kekuasaan.
PSI, di sisi lain, mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, mulai dari akses pada legitimasi, jaringan, dan stabilitas elite. Ini adalah simbiosis politik yang rasional. Matematika politik yang hampir tak terelakkan.
Partai Super Terbuka: Demokrasi atau Ilusi?Salah satu gagasan utama yang digaungkan PSI adalah konsep “Partai Super Terbuka”. Pemilihan ketua umum dengan e-voting, prinsip one man one vote, dan klaim bahwa partai bukan milik segelintir orang terdengar sangat progresif. Secara prosedural, ini memang kemajuan dibanding praktik partai-partai lama.
Namun demokrasi, seperti diingatkan Jeffrey Winters, tidak hanya soal prosedur, melainkan soal distribusi kekuasaan nyata.
Baca juga: Ahmad Ali dengan Politik Jalan Tengah PSI
Pertanyaan kuncinya bukan “apakah anggota bisa memilih?”, melainkan “siapa yang menentukan opsi yang bisa dipilih?”
Dalam praktik politik modern, sering kali partisipasi luas justru menjadi alat legitimasi bagi keputusan yang secara substantif tetap dikendalikan elite.
Partai bisa sangat demokratis di permukaan, tetapi tetap oligarkis dalam struktur strategisnya. Dalam konteks ini, “Partai Super Terbuka” berpotensi menjadi apa yang disebut sebagai demokrasi prosedural tanpa demokrasi struktural.
