Ganjil Genap Jakarta Kembali Berlaku di Awal Pekan Senin 2 Februari 2026

Liputan6.com, Jakarta - Rutinitas ganjil genap Jakarta hari kerja kembali dimulai bersamaan dengan aktifnya pembatasan kendaraan berbasis pelat nomor. Pada Senin (2/2/2026), kebijakan ganjil genap Jakarta kembali diberlakukan karena kalender menunjukkan tanggal genap.

Pengendara yang akan memulai aktivitas sejak pagi perlu memastikan kesesuaian angka terakhir pelat kendaraan agar perjalanan tidak terkendala penindakan.

Penerapan di awal pekan dinilai penting karena volume kendaraan biasanya langsung meningkat setelah jeda akhir pekan. Aktivitas perkantoran, sekolah, layanan publik, hingga distribusi barang kembali berjalan serentak, sehingga potensi kepadatan di jam sibuk cukup tinggi. Dengan membatasi sebagian kendaraan pribadi, arus lalu lintas diharapkan tetap terkendali dan waktu tempuh perjalanan lebih terjaga.

Pada hari tersebut, ganjil genap berlaku dalam dua sesi. Pembatasan pertama dimulai pukul 06.00 hingga 10.00 WIB. Setelah jeda siang, aturan kembali aktif pukul 16.00 sampai 21.00 WIB.

Di luar rentang waktu itu, kendaraan berpelat ganjil maupun genap dapat melintas tanpa terikat ketentuan pembatasan, dengan tetap mematuhi aturan lalu lintas lainnya.

Karena bertepatan dengan tanggal genap, kendaraan bermotor dengan pelat nomor berakhiran genap yakni 0, 2, 4, 6, dan 8 diperbolehkan melintas selama jam pemberlakuan.

Sementara itu, kendaraan berpelat akhir ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9 disarankan menyesuaikan jadwal perjalanan atau memanfaatkan alternatif moda transportasi lain.

Jangan sampai lupa, aturan aturan ganjil genap di Jakarta ini hanya berlaku saat hari kerja Senin sampai Jumat dan tidak berlaku saat akhir pekan Sabtu Minggu serta tanggal merah hari libur nasional.

Peraturan ganjil genap Jakarta ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

Pelanggaran terhadap kebijakan ganjil genap Jakarta dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ancaman hukuman berupa denda maksimal Rp 500.000 atau kurungan paling lama dua bulan tetap berlaku, termasuk bila pelanggaran terdeteksi oleh kamera pengawas yang tersebar di sejumlah titik.

Selain itu, juga terdapat acuan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 26 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2022, yang semuanya menjadi dasar hukum pelaksanaan pengendalian lalu lintas di wilayah Jakarta.

Penindakan terhadap pelanggar dengan sistem pemantauan berbasis kamera pengawas elektronik atau kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan tilang elektronik saat ganjil genap Jakarta berlaku.

Selain mengurai kemacetan, tujuan lain dari ganjil genap adalah menekan emisi kendaraan bermotor pada jam sibuk. Berkurangnya jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi diharapkan berdampak pada kualitas udara yang lebih baik.

Dalam jangka panjang, kebijakan ini juga mendorong pergeseran kebiasaan perjalanan ke opsi yang lebih efisien, seperti transportasi umum atau berbagi kendaraan.

Bagi masyarakat dengan jadwal fleksibel, mengatur waktu keberangkatan di luar jam pembatasan bisa menjadi solusi praktis. Opsi lain seperti bekerja lebih awal atau pulang lebih lambat juga kerap dipilih untuk menghindari risiko pelanggaran. Perencanaan sederhana sebelum berangkat dapat menghindarkan pengendara dari sanksi administratif yang tidak perlu.