Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa integritas, kolaborasi dan kepercayaan publik merupakan modal utama dalam menjalankan program perumahan nasional.
“Kita tidak sedang mencari superman. Yang kita bangun adalah superteam. Program perumahan ini terlalu besar jika dikerjakan sendiri-sendiri, harus dikerjakan bersama, cepat, dan solid,” ujar Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara itu dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Saat ini, menurut dia, kepercayaan terhadap Kementerian PKP sangat besar, terlihat dari dukungan Presiden, DPR RI, dan Satgas Perumahan.
Peningkatan anggaran hampir 100 persen, dari sekitar Rp5 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp10 triliun, juga merupakan bukti kepercayaan terhadap Kementerian PKP.
“Kepercayaan sebesar ini harus kita jaga. Kita harus bekerja cepat, bekerja bersih, dan bekerja dengan terobosan untuk kepentingan rakyat,” kata Ara.
Dalam kesempatan tersebut, Ara juga menyampaikan peringatan keras terkait komitmen antikorupsi di lingkungan Kementerian PKP.
“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Di Kementerian PKP, tidak ada tebang pilih. Siapa pun yang melanggar akan kami tindak tegas,” katanya.
Menurut dia, besarnya anggaran dan program strategis di sektor perumahan menuntut kepemimpinan yang memberi teladan, sistem pengendalian internal yang kuat, serta budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas agar tidak membuka ruang penyimpangan.
Kementerian PKP berharap seluruh pejabat mampu menjadi teladan integritas, memperkuat kerja kolektif sebagai satu superteam, serta menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia.
Sebagai informasi, Kepala Staf Kepresidenan (Kastaf) Muhammad Qodari mengapresiasi capaian Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang berhasil melampaui target pembangunan perumahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Qodari menegaskan bahwa program perumahan rakyat bukan sekadar target angka dan proyek fisik, melainkan bagian dari ikhtiar besar pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial.
Menurut dia, rumah layak dan terjangkau adalah pintu masuk utama agar masyarakat kecil bisa hidup lebih aman, lebih sehat, dan lebih bermartabat, sehingga masyarakat bisa merasakan kehadiran negara.
“Kita tidak sedang mencari superman. Yang kita bangun adalah superteam. Program perumahan ini terlalu besar jika dikerjakan sendiri-sendiri, harus dikerjakan bersama, cepat, dan solid,” ujar Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara itu dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Saat ini, menurut dia, kepercayaan terhadap Kementerian PKP sangat besar, terlihat dari dukungan Presiden, DPR RI, dan Satgas Perumahan.
Peningkatan anggaran hampir 100 persen, dari sekitar Rp5 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp10 triliun, juga merupakan bukti kepercayaan terhadap Kementerian PKP.
“Kepercayaan sebesar ini harus kita jaga. Kita harus bekerja cepat, bekerja bersih, dan bekerja dengan terobosan untuk kepentingan rakyat,” kata Ara.
Dalam kesempatan tersebut, Ara juga menyampaikan peringatan keras terkait komitmen antikorupsi di lingkungan Kementerian PKP.
“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Di Kementerian PKP, tidak ada tebang pilih. Siapa pun yang melanggar akan kami tindak tegas,” katanya.
Menurut dia, besarnya anggaran dan program strategis di sektor perumahan menuntut kepemimpinan yang memberi teladan, sistem pengendalian internal yang kuat, serta budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas agar tidak membuka ruang penyimpangan.
Kementerian PKP berharap seluruh pejabat mampu menjadi teladan integritas, memperkuat kerja kolektif sebagai satu superteam, serta menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia.
Sebagai informasi, Kepala Staf Kepresidenan (Kastaf) Muhammad Qodari mengapresiasi capaian Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang berhasil melampaui target pembangunan perumahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Qodari menegaskan bahwa program perumahan rakyat bukan sekadar target angka dan proyek fisik, melainkan bagian dari ikhtiar besar pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial.
Menurut dia, rumah layak dan terjangkau adalah pintu masuk utama agar masyarakat kecil bisa hidup lebih aman, lebih sehat, dan lebih bermartabat, sehingga masyarakat bisa merasakan kehadiran negara.
