Perampingan BUMN Tanpa PHK, Efisiensi Diperkirakan Mencapai Rp 50 Triliun

GenPI.co - Anggota Komisi VI DPR Asep Wahyuwijaya menilai perampingan BUMN, menghemat Rp 50 triliun uang negara tanpa ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Politikus Partai NasDem itu mengatakan efisiensi bisa dilakukan, dengan mengerucutkan jumlah perusahaan BUMN dan penataan klaster bisnis.

Dia mengungkapkan jumlah BUMN beserta anak usahanya, saat ini ada lebih dari 1.000 entitas. Padahal, secara ideal 200 sampai 300 perusahaan.

Asep menilai jumlah entitas BUMN yang bengkak selama puluhan tahun itu, merugikan negara secara signifikan.

Menurutnya, jumlah kerugian secara langsung dan tidak langsung mencapai Rp 50 triliun per tahunnya.

Dia menyebut kerugian langsung untuk operasional sekitar Rp 20 triliun. Kemudian, keraguan tidak langsung sebesar Rp 30 triliun.

Asep juga menyoroti masih ada BUMN yang masuk ke sektor yang seharusnya menjadi ruang usaha UMKM dan swasta. Kondisi ini, memicu inefisiensi dan distorsi persaingan.

Dia pun menegaskan kebijakan perampingan BUMN, tidak akan disertai PHK. Negara tetap menggaji pekerja dengan kebutuhan anggaran Rp 2 triliun per tahun.

“Tidak ada PHK. Pegawai tetap menerima gaji dan bekerja. Tetapi, perusahaannya yang dirapikan,” tutur wakil rakyat daerah pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu.

Asep mengatakan penataan ini, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membersihan dan memaksimalkan kinerja BUMN.

Dia berharap proses perampingan BUMN, bisa selesai dalam waktu dekat dan manfaat ekonominya dirasakan rakyat. (ant)

Video viral hari ini: