JAKARTA, KOMPAS — Indeks Harga Saham Gabungan kembali dibuka melemah pada perdagangan Senin (2/2/2026). Akhir pekan lalu, lima pimpinan otoritas keuangan mengundurkan diri dari jabatannya menyusul jatuhnya pasar modal akibat sentimen negatif setelah pengumuman Morgan Stanley Capital International.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka di level 8.306. Dalam 30 menit pembukaan perdagangan, IHSG masuk ke zona merah dengan pelemahan hampir 382 poin ke level 7.947. Kapitalisasi pasar terkikis menjadi Rp 14.310 triliun. Posisi ini membuat pergerakan IHSG melemah 11 persen dalam sepekan dan 8 persen sejak awal 2026.
Ini memperdalam koreksi atau pelemahan sepanjang pekan lalu. Pada penutupan perdagangan Jumat (30/1), IHSG berada di level 8.329 atau melemah sekitar 6,94 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Dalam periode yang sama, investor asing mencatatkan aksi jual bersih sekitar Rp 15,7 triliun di pasar reguler.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta pasar tidak panik dengan peringatan MSCI pada pekan lalu. Peringatan tersebut menurutnya harus dipandang sebagai cermin objektif atas berbagai pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi agar pasar modal Indonesia menjadi lebih sehat, transparan, dan berkeadilan.
“Kita tidak perlu panik. Peringatan MSCI adalah cerminan yang jujur atas area yang perlu diperbaiki. Ini momentum untuk membangun pasar modal yang kredibel, dipercaya investor karena sistemnya kuat, bukan karena spekulasi,” ujar Luhut dalam rilis resmi, Senin (2/2/2026).
MSCI pada Rabu (28/1/2026) pagi mengumumkan pembekuan sementara penyesuaian indeks saham Indonesia (interim freeze). MSCI juga memperingatkan akan menurunkan peringkat saham Indonesia ke status frontier market dari emerging market.
Peringatan ini diberikan perihal isu fundamental saham Indonesia, khususnya terkait kepemilikan saham yang terkonsentrasi, rendahnya kepemilikan saham publik atau free float, dan kualitas data investor. Penyedia indeks saham yang menjadi rujukan investor institusi global ini pun menanti perbaikan dari otoritas bursa sebelum Mei 2026.
Menyusul volatilitas di pasar saham imbas kebijakan ini, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab. Menyusul kemudian empat pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.
Dalam situasi ini, Luhut menyampaikan, perlindungan investor dan stabilitas sistem keuangan harus tetap menjadi prioritas utama. Sebagai respons terstruktur terhadap dinamika tersebut, pemerintah bersama OJK, BEI, dan Danantara Indonesia menyiapkan delapan langkah utama reformasi pasar modal.
Pertama, penguatan transparansi data penerima manfaat akhir atau ultimate beneficial ownership (UBO) bagi emiten, khususnya emiten berkapitalisasi besar. Kewajiban pengungkapan akan diperketat dengan mekanisme verifikasi yang lebih kuat serta sanksi tegas untuk mencegah praktik tidak sehat dan meningkatkan kepercayaan investor.
Kedua, peningkatan ambang batas minimum free float saham secara bertahap. Pemerintah menargetkan kenaikan free float hingga 15 persen dari kisaran saat ini sekitar 7,5 persen guna memperbaiki likuiditas, kualitas pembentukan harga, dan mengurangi distorsi pasar.
Ketiga, peningkatan granularitas data kepemilikan saham agar struktur pemegang saham dapat dipantau lebih akurat dan transparan oleh regulator maupun investor.
Keempat, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia untuk meminimalkan benturan kepentingan serta memperkuat tata kelola bursa agar lebih independen, profesional, dan akuntabel.
Kelima, penegakan peraturan dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran pasar modal, termasuk manipulasi harga dan transaksi afiliasi yang tidak transparan, dengan dukungan sistem pengawasan berbasis teknologi.
Keenam, peningkatan standar tata kelola dan kompetensi pengurus emiten agar praktik bisnis lebih selaras dengan prinsip good corporate governance dan kepentingan pemegang saham publik.
Ketujuh, pendalaman pasar modal secara terintegrasi dari sisi permintaan, penawaran, dan infrastruktur. Dalam konteks ini, pemerintah mendukung peningkatan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi hingga 20 persen, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Kedelapan, penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan industri, termasuk regulator, pelaku pasar, analis, dan investor institusi, guna memastikan reformasi berjalan konsisten dan berkelanjutan.
“Dengan memperbesar peran investor institusi domestik, kita membangun bantalan likuiditas agar pasar tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi arus modal asing,” kata Luhut.
Pengunduran diri jajaran direksi BEI dan sejumlah pejabat tinggi OJK dalam waktu berdekatan juga dipandang sebagai peluang strategis untuk pembaruan kepemimpinan. Pemerintah berkomitmen mendukung proses seleksi yang transparan dan berbasis merit untuk menghadirkan pemimpin yang berintegritas dan berorientasi pada reformasi.
Selain itu, OJK dan BEI didorong mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam pengawasan pasar guna mendeteksi anomali harga dan pola transaksi mencurigakan secara lebih cepat dan akurat.
Dukungan terhadap agenda reformasi juga datang dari organisasi profesi, Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI). Ketua Umum PAEI, David Sutyanto, dalam rilis resminya menegaskan, reformasi pasar modal merupakan momentum penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan mekanisme pembentukan harga yang efisien.
Menurut PAEI, arah kebijakan tersebut sejalan dengan praktik terbaik internasional. Peningkatan free float dan transparansi kepemilikan diyakini mampu memperdalam likuiditas, mengurangi asimetri informasi, serta meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global.
Namun demikian, implementasi kebijakan diharapkan dilakukan secara bertahap, proporsional, dan adaptif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan investor dan kelancaran perdagangan melalui regulasi yang tepat sasaran serta penegakan hukum yang konsisten dan terukur.
“Dengan kebijakan yang presisi, bertahap, dan kolaboratif, kepercayaan investor domestik maupun global akan semakin menguat,” ujarnya, Minggu (1/2).
Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) David Kurniawan menilai, tak memungkiri selama sepekan ke depan pasar saham akan banyak dipengaruhi oleh reaksi market menyongsong estafet kepemimpinan BEI dan OJK yang baru.
“Pergantian kepemimpinan di BEI dan OJK diharapkan menjadi langkah strategis untuk membawa perubahan positif melalui sinergi yang kuat demi mendorong pertumbuhan, transparansi, dan daya saing pasar modal Indonesia,” ujar David dalam rilisnya, Minggu (1/2/2026).
Investor, menurutnya, juga tetap perlu mengantisipasi sentimen global. Ketidakpastian global, termasuk isu ancaman tarif Amerika Serikat dalam apa yang disebut pasar sebagai “Greenland Trade War”, turut meningkatkan volatilitas pasar keuangan dunia pekan ini.




