Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Jakarta
Dewan Ekonomi Nasional menilai dinamika pasar modal yang melibatkan Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga indeks global Morgan Stanley Capital International sebagai proses koreksi yang wajar. Investor diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh sentimen jangka pendek.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa peringatan dari MSCI tidak mencerminkan pelemahan ekonomi nasional, melainkan sinyal perlunya penguatan sistem dan tata kelola pasar modal.
“Volatilitas jangka pendek adalah bagian dari mekanisme pasar. Fundamental ekonomi kita tetap kuat, sehingga tidak ada alasan bagi investor untuk bereaksi berlebihan,” kata Luhut, Senin (2/2/2026).
Menurut Luhut, pemerintah bersama OJK dan BEI telah mengambil langkah konkret untuk memperketat pengawasan transaksi guna menekan praktik manipulasi serta menjaga kepercayaan investor. Fokus utama diarahkan pada perlindungan investor dan peningkatan kredibilitas pasar.
Sejumlah agenda reformasi pun disiapkan. Pemerintah akan memperkuat kewajiban keterbukaan kepemilikan manfaat akhir atau ultimate beneficial owner bagi emiten strategis, lengkap dengan mekanisme pengawasan dan sanksi.
“Transparansi kepemilikan adalah kunci agar pasar berjalan sehat dan adil,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah mendorong peningkatan porsi saham publik atau free float emiten hingga 15 persen. Kebijakan ini dinilai penting untuk memperbaiki likuiditas serta pembentukan harga saham yang lebih mencerminkan kinerja perusahaan.
Langkah lain yang disorot adalah percepatan demutualisasi BEI guna memperkuat tata kelola dan menghindari potensi benturan kepentingan. Pemerintah juga mendukung perluasan ruang investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi hingga 20 persen, dengan tetap menerapkan prinsip manajemen risiko.
“Peran investor institusi domestik perlu diperbesar agar pasar lebih tahan terhadap fluktuasi arus modal asing,” jelas Luhut.
Terkait perubahan kepemimpinan di BEI dan OJK, DEN menilai hal tersebut sebagai momentum pembaruan. Pemerintah memastikan proses seleksi dilakukan secara terbuka dan berbasis kompetensi.
Tak hanya itu, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam pengawasan perdagangan juga akan diperluas untuk mendeteksi anomali harga dan transaksi sejak dini.
Luhut menegaskan, reformasi pasar modal merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi nasional.
“Pasar modal harus menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang kuat, adil, dan dipercaya publik,” pungkasnya.
Editor: Redaktur TVRINews
