REFORMASI di tubuh Kepolisian Republik Indonesia selalu lebih gampang dibicarakan ketimbang dijalankan. Iya, meskipun telah puluhan tahun Polri dipisah dari Tentara Nasional Indonesia (dulu ABRI).
Ini sebuah keputusan--yang pertama dan terpokok--untuk memutus budaya kekerasan atau militeristik yang identik dengan kepolisian di masa Orde Baru.
Kebutuhan untuk reformasi Polri menyeruak lagi selepas mencuat malapetaka akhir Agustus 2025. Kejadian seorang ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob di Pejompongan, Jakarta, hingga tidak terkendalinya keadaan negara di tiga hari terakhir bulan Agustus 2025, menjadi alarm tentang Polri yang "keserimpet" budaya masa lalu.
Peristiwa Pejompongan lalu disusul pembakaran gedung DPRD di sejumlah kota ketika itu mengabarkan tentang kepolisian yang tak mampu mengendalikan situasi. Situasi chaos itu, secara langsung atau tak langsung, menyebabkan sebelas orang sipil meninggal dunia.
Tak ada yang mundur, tak ada yang berani menyatakan diri bertanggung jawab atas peristiwa kelam itu. Reshuffle kabinet dilaksanakan, tapi tidak menyentuh pejabat Polri. Ketika itu, Presiden Prabowo Subianto mencopot Menko Polkam Budi Gunawan.
Akar tragedi Pejompongan adalah kurang cakapnya Polri dalam memahami dan merespons kebebasan berekspresi serta menyampaikan pendapat di akhir Agustus 2025.
Baca juga: Darurat Kompetensi Polri dan Ancaman Negara Ramah Penjahat
Waktu itu demonstrasi besar, antara lain meminta DPR dibubarkan, tak terbendung sebagai kritik masyarakat atas kenaikan tunjangan rumah untuk anggota DPR.
Satu faktor ini bersama empat faktor lainnya, yakni penegakan hukum lalu lintas, profesionalisme penanganan perkara pidana, kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan tugas-tugas khusus seperti penanggulangan bencana, menurut Komisi Hukum DPR, mempengaruhi citra Polri (NU Online, 26/1/2026).
Gegara kerusuhan besar di akhir Agustus 2025, citra Polri turun. Survei Litbang Kompas di bulan September 2025 menyebutkan, tingkat kepuasaan publik terhadap Polri tinggal 42,5 persen. Di bulan Oktober 2025, citra positif Polri telah pulih, naik menjadi 64,4 persen.
Catatan Komisi Hukum DPR tadi menegaskan dukungan untuk melanjutkan reformasi Polri. Namun, bagaimana reformasi Polri dijalankan? Perlukah reformasi itu ditempuh dengan menempatkan Polri di bawah Kementerian?
Ini soal sensitif. Sudah lama muncul diskursus Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Yang lebih anyar, ada diskursus tentang pembentukan Kementerian Keamanan Nasional. Menurut usulan ini, polisi nantinya berada di bawah kementerian tersebut.
Sebagian anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia mengusulkan pembentukan Kementerian Keamanan Nasional (Majalah TEMPO, 25 Januari 2026).
Ide ini antara lain ditopang keinginan agar Polri fokus menangani penegakan hukum dan tak perlu menangani masalah administrasi dan kebijakan.
Sebagian lagi, terutama anggota berlatar Kepolisian, menolaknya. Bahkan, ketika usulan itu belum jadi rekomendasi Komisi kepada Presiden, diskursus Polri berada di bawah Kementerian telah coba dipatahkan.
Hal itu tergambar dalam rapat kerja Komisi Hukum DPR dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di gedung DPR Senayan, Jakarta, 26 Januari lalu.
