HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASAR–Partai Demokrat seperti melawan keputusannya sendiri, setelah menyatakan dukungan terhadap kembalinya pilkada ke DPRD. Sebelumnya, patron Demokrat, SBY, dengan kukuh menolak pilkada langsung diubah.
Demokrat sendiri dikenal sebagai partai yang sejak awal kehadirannya sudah menggaungkan pilkada langsung. Pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Demokrat menolak pilkada di DPRD, namun di era Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kebijakannya berubah.
Ketua Bappilu DPW Partai Demokrat Sulsel, Januar Jaury menyampaikan, sikap Demokrat ini dianggap sebagai satu garis kepemimpinan yang utuh. Sehingga, ini tidak boleh dilihat secara terpisah antarfigur, baik SBY maupun AHY.
”Sikap Partai Demokrat perlu dilihat sebagai satu garis kepemimpinan yang utuh dan berkesinambungan. Jadi bukan sebagai pertentangan antarfigur yang memimpin partai ini,” ujarnya, pekan lalu.
Pandangan SBY mengenai pilkada langsung pada masa lalu dianggap sebagai tantangan tersendiri pada eranya. Namun pada era AHY, kondisi itu berubah yang mensorong sikap mereka juga harus mempertimbangkan berbagai hal dalam menentukan sikap ini.
”Pandangan Bapak SBY pada masanya merupakan refleksi konteks demokrasi dan tantangan politik pada periode tersebut. Sementara di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY, Demokrat melakukan evaluasi yang lebih mutakhir terhadap praktik Pilkada langsung,” lanjutnya.
Berbagai hal yang dianggap perlu dievaluasi adalah dampak biaya yang ditimbulkan dari pemilihan langsung yang begitu besar. Kemudian dampak terhadap sosial yang kerap memicu konflik, hingga kualitas kepemimpinan yang tidak begitu maksimal lagi.
”Termasuk dampaknya terhadap biaya politik, konflik sosial, dan kualitas kepemimpinan daerah. Perubahan sikap ini adalah bentuk kedewasaan organisasi, bukan inkonsistensi,” terang Januar.
Dia juga menyampaikan, SBY sendiri sudah menegaskan bahwa di Demokrat hanya ada satu matahari, yakni AHY. Ini dianggap sebagai penegasan bahwa otoritas dan arah kebijakan partai berada sepenuhnya di tangan ketua umum.
Artinya, kata Januar, keputusan ini lahir dari rentetan pertimbangan yang matang. Sehingga, terbebas dari tekanan kekuasaan, termasuk intervensi dari pihak-pihak luar yang tidak berkaitan dengan Demokrat itu sendiri.
”Ini jelas menunjukkan soliditas internal dan penghormatan terhadap mekanisme kepemimpinan partai. Dengan demikian, dukungan Demokrat terhadap opsi Pilkada melalui DPRD harus dibaca sebagai keputusan kolektif yang rasional dan bertanggung jawab, lahir dari proses evaluasi internal, bukan karena tekanan kekuasaan atau tarik-menarik kepentingan eksternal,” ungkapnya.
(wid/zuk)
