Trump Optimistis Capai Kesepakatan dengan Iran Meski Ancaman Perang Menguat

Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimistis mencapai kesepakatan dengan Iran, meski Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran Ayatollah Ali Khamenei memperingatkan bahwa setiap serangan AS akan memicu perang regional.

Pernyataan Trump muncul di tengah meningkatnya ketegangan setelah otoritas Iran menindak keras demonstrasi anti-pemerintah yang mencapai puncaknya bulan lalu. Menyusul perkembangan tersebut, Trump mengancam akan mengambil langkah militer dan memerintahkan pengiriman satu kelompok kapal induk ke kawasan Timur Tengah.

Hari Minggu lalu, Khamenei menyamakan gelombang protes itu dengan sebuah “kudeta” dan menegaskan bahwa serangan Amerika Serikat akan berujung pada konflik yang meluas.

“Orang-orang Amerika harus tahu bahwa jika mereka memulai perang, kali ini akan menjadi perang kawasan,” ujarnya, seraya meminta warga Iran untuk tidak takut terhadap retorika Trump.

Khamenei menuding para demonstran menyerang polisi, pusat pemerintahan, fasilitas Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), bank, dan masjid, serta membakar Al-Qur’an. “Itu seperti sebuah kudeta,” katanya. Khamenei menambahkan bahwa “kudeta itu berhasil dipadamkan."

Menanggapi peringatan tersebut, Trump mengatakan kepada wartawan, “Tentu saja dia akan mengatakan hal itu.” Ia menambahkan, “Mudah-mudahan kita akan membuat kesepakatan. Jika kita tidak membuat kesepakatan, maka kita akan melihat apakah dia benar atau tidak.”

Demonstrasi di Iran bermula dari ketidakpuasan atas tingginya biaya hidup, namun kemudian berkembang menjadi gerakan anti-pemerintah berskala nasional. Para pemimpin Iran menyebut aksi tersebut sebagai “kerusuhan” yang dipicu oleh Amerika Serikat dan Israel.

Di tengah eskalasi ini, otoritas Iran memerintahkan pembebasan dengan jaminan terhadap Erfan Soltani, demonstran berusia 26 tahun, sebagaimana disampaikan pengacaranya pada Minggu.

Langkah itu diambil setelah Washington memperingatkan bahwa Soltani berada dalam daftar hukuman mati dan mengancam akan mengambil tindakan militer jika demonstran anti-pemerintah dieksekusi.

Soltani ditangkap pada Januari dengan tuduhan melakukan propaganda terhadap sistem Islam Iran dan bertindak melawan keamanan nasional. Washington sebelumnya menyatakan ia akan dieksekusi, namun Teheran menegaskan bahwa Soltani tidak pernah dijatuhi hukuman mati dan dakwaan terhadapnya tidak diancam hukuman tersebut. Iran Buka Peluang Negosiasi Di tengah meningkatnya ketegangan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Minggu mengaku khawatir akan terjadinya “salah perhitungan”. Meski demikian, ia menyatakan keyakinannya bahwa Trump “cukup bijak untuk mengambil keputusan yang benar."

Araghchi menegaskan Iran telah kehilangan kepercayaan terhadap Amerika Serikat sebagai mitra perundingan. Namun, ia menyebut sejumlah negara di kawasan tengah berperan sebagai perantara untuk membangun kembali kepercayaan tersebut.

“Saya melihat kemungkinan adanya pembicaraan lain jika tim negosiasi AS mengikuti apa yang dikatakan Presiden Trump, yakni datang untuk mencapai kesepakatan yang adil dan setara guna memastikan tidak ada senjata nuklir,” ujarnya dalam wawancara dengan CNN, yang dikutip Channel News Asia, Senin, 2 Februari 2026.

Trump sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa Iran akan memilih membuat kesepakatan terkait program nuklir dan misilnya dibanding menghadapi aksi militer. Sementara itu, Teheran menegaskan kesiapan untuk berunding soal isu nuklir, dengan syarat kemampuan misil dan pertahanannya tidak dimasukkan dalam agenda pembahasan. Polemik Korban Kerusuhan Iran Teheran mengakui ribuan orang tewas selama gelombang protes. Pada Minggu, kantor kepresidenan Iran merilis daftar 2.986 nama dari total 3.117 orang yang disebut tewas dalam kerusuhan tersebut. Sebanyak 131 korban belum teridentifikasi dan rinciannya akan diumumkan kemudian.

Otoritas Iran menegaskan sebagian besar korban merupakan anggota pasukan keamanan dan warga sipil yang tidak terlibat, serta menyebut kekerasan tersebut sebagai “tindakan teroris”. Namun, Human Rights Activists News Agency yang berbasis di AS menyatakan telah mengonfirmasi 6.842 kematian, yang mayoritas disebut sebagai demonstran.

Situasi ini mendorong Uni Eropa menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris. Parlemen Iran kemudian membalas dengan memberikan label serupa terhadap angkatan bersenjata negara-negara Eropa.

Dalam sidang parlemen, para anggota mengenakan seragam hijau IRGC sebagai simbol solidaritas, sambil meneriakkan slogan anti-Amerika dan anti-Israel, sebagaimana ditayangkan televisi pemerintah.

Belum jelas dampak langsung dari keputusan tersebut. Langkah Uni Eropa itu sejalan dengan kebijakan serupa yang sebelumnya diambil oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Kecemasan Publik di Tengah Ketegangan Firouzeh, seorang ibu rumah tangga berusia 43 tahun yang enggan menyebutkan nama lengkapnya, mengatakan ketegangan terbaru membuatnya “sangat khawatir dan takut."

“Akhir-akhir ini, yang saya lakukan hanya menonton berita sampai tertidur. Kadang saya terbangun di tengah malam untuk memeriksa kabar terbaru,” ujarnya.

Seorang pejabat IRGC Ahmad Vahidi, seperti dikutip kantor berita Mehr News Agency, menyatakan bahwa “musuh-musuh” Iran berupaya menciptakan “suasana perang”. Namun, Ketua Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Larijani pada Sabtu menyatakan bahwa “bertolak belakang dengan hiruk-pikuk perang media yang direkayasa, pengaturan struktural untuk negosiasi terus berjalan."

Trump juga mengonfirmasi bahwa dialog tengah berlangsung, meski ia tidak menarik kembali ancaman sebelumnya. “Kita lihat saja apa yang akan terjadi,” ujarnya.

Baca juga:  Ayatollah Ali Khamenei: Serangan AS ke Iran Akan Picu Perang Regional