jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 16 organisasi PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih resmi mengajukan lima tuntutan hasil konsolidasi nasional 30 Januari hingga 1 Februari 2026.
Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengatakan AMP sebagai gabungan organisasi ASN PPPK lintas profesi di Indonesia telah menyelesaikan konsolidasi nasional di Jakarta.
BACA JUGA: Mendikdasmen Abdul Mu’ti: Pemerintah Mencari Jalan Terbaik bagi Guru PPPK Paruh Waktu
Dari konsolidasi tersebut AMP menyampaikan poin-poin tuntutan dan komitmen strategis sebagai berikut:
1. Alih status menjadi PNS menuntut adanya mekanisme kebijakan yang konstitusional dan berbasis regulasi untuk alih status ASN PPPK menjadi PNS secara bertahap dan berkeadilan dengan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
BACA JUGA: Bukan Hanya PNS & PPPK, SPPG juga Wajib Belanja di Pasar
2. Penguatan status dan kepastian karier
Kami mendesak pemerintah untuk segera memberikan perlindungan profesional dengan menggunakan konsep perjanjian kerja sampai masa pensiun ASN PPPK, sesuai jenjang karier dan kejelasan jenjang karier bagi ASN PPPK dengan adanya jabatan dan pangkat sesuai dengan kompetensi yang diatur dalam regulasi turunan UU ASN 2023.
BACA JUGA: Ada Rapat Lintas Kementerian Membahas Guru PPPK Paruh Waktu & Honorer
3. Pengesahan RPP Manajemen ASN
Kami menyerahkan naskah kebijakan baru dan blueprint perjuangan sebagai bahan materiil dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN agar aspirasi lintas profesi terakomodasi secara substantif, dengan mencantumkan ASN PPPK dapat diakomodasi.
Pemerintah dengan segera untuk mengesahkan dan mengakomodasi masa kerja terhitung sejak awal pengabdian untuk mendapatkan hak pensiun, serta hak dan kewajiban sesuai Pasal 21 UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan hak-hak yang didapatkan oleh PNS seperti:
a. Gaji terusan
b. Penyetaraan
c. Penyesuaian ijazah
d. Mutasi
4. Peningkatan PPPK Paruh Waktu ke PPPK penuh waktu
Mendesak pemerintah untuk segera mengalihkan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK Penuh Waktu tahun ini dengan asas kemanusiaan yang adil, beradab, berkeadilan, serta penghormatan terhadap martabat aparatur negara dan kualitas pelayanan publik yang profesional.
5. Bagian integral pelayanan publik
Kami menegaskan ASN PPPK adalah bagian penting dan menjadi ujung tombak dari sistem pelayanan publik nasional, maka ASN PPPK harus ditempatkan sebagai agenda prioritas pembangunan sumber daya aparatur negara.
"Kami akan terus mengawal proses ini di DPR RI dan kementerian terkait demi terciptanya keadilan bagi seluruh ASN PPPK di Indonesia," tegas Fadlun Abdillah kepada JPNN, Senin (2/2/2026).
Adapun 16 organisasi PPPK lintas profesi yang tergabung dalam AMP sebagai berikut:
1. Pengurus DPP dan Anggota ADAPI (Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia)
2. Pengurus DPP dan Anggota Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN).
3. Pengurus Forum Komunikasi Nasional Lintas Profesi Kesehatan (FORKOMNAS LIPKES).
4. Pengurus Persatuan PPPK RI (P-PPPK RI)
5. Pengurus Forum PPPK Dosen dan Tendik Indonesia (FOPDITI)
6. Pengurus Ikatan ASN-PPPK Penyuluh Pertanian Indonesia
7. Pengurus Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI)
8. Pengurus Forum Sahabat Nusantara Kemenag RI
9. Pengurus Guru Lulus PG PPPK (GL PG PPPK)
10. Pengurus Forum Komunikasi Dosen PPPK Indonesia (FKDPI)
11. Pengurus Persatuan PPPK Mahkamah Agung RI (P-PPPK MA RI)
12. Pengurus Asosiasi PPPK Penyuluh Perikanan
13. Pengurus Forum Pegawai Pemerintah ASN PPPK (FPPASN PPPK)
14. Pengurus Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia (PTKNI)
15. Pengurus Forum Penguluh KB/PLKB PPPK Indonesia
16. Pengurus Forum Penyuluh Agama Islam PPPK Indonesia. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waduh, PPPK Paruh Waktu dan Honorer Siap Bersatu Turun ke Jalan
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Mesyia Muhammad
