MUI Desak Indonesia Mundur dari Board of Peace, Istana: Kami Akan Berdialog

Matamata.com - Pemerintah merespons cepat desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta Indonesia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace (BoP). Pihak Istana menyatakan segera membuka ruang dialog dengan para ulama untuk menjelaskan urgensi posisi diplomasi Indonesia di forum internasional tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan pemerintah menghormati aspirasi MUI. Menurutnya, dialog sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai alasan di balik keputusan Indonesia bergabung dengan BoP.

“Kami akan berdialog dengan MUI. Nanti akan kami berikan penjelasan mengapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” ujar Prasetyo di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia di BoP adalah langkah taktis untuk menyuarakan kepentingan Palestina langsung di meja perundingan.

“Itu bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak bergabung, bagaimana kita bisa memberikan masukan dan pendapat agar kemerdekaan bangsa Palestina diakui dunia?” tambahnya.

Mengenai kritik terkait iuran keanggotaan, Prasetyo menegaskan hal tersebut adalah konsekuensi logis dari komitmen internasional. "Itu bagian dari komitmen (sebagai anggota)," ujarnya singkat.

Kritik Keras MUI: Sebut 'Perdamaian Semu' Sebelumnya, MUI melalui laman resminya melontarkan kritik pedas terhadap keanggotaan RI di BoP. Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum yang digagas Presiden AS Donald Trump tersebut tidak wajar.

MUI menyoroti keberadaan Perdana Menteri Israel sebagai anggota di dalam BoP, sementara pihak Palestina justru tidak dilibatkan. Kondisi ini membuat MUI menilai BoP tidak berpihak pada keadilan bagi rakyat Palestina.

“MUI menilai forum ini berpotensi menjadi bentuk neokolonialisme. Kami menolak konsep 'perdamaian semu' yang tidak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah dan justru melanggengkan pendudukan Israel,” tulis pernyataan resmi MUI.

Presiden Prabowo Subianto sendiri sebelumnya menandatangani piagam keanggotaan BoP di sela-sela World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026 lalu. Langkah ini kini menjadi sorotan tajam di dalam negeri, terutama dari kalangan organisasi kemasyarakatan berbasis agama. (Antara)