Upaya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Filipina Sara Duterte kembali digulirkan.
Tokoh masyarakat sipil dan anggota koalisi kiri mengajukan pengaduan impeachment terhadap Sara Duterte pada Senin (2/2) di Manila, dengan tudingan penyalahgunaan dana publik dan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr.
Pengajuan ini menghidupkan kembali proses pemakzulan atau impeachment yang sebelumnya dihentikan Mahkamah Agung Filipina tahun lalu.
Dua pengaduan tersebut menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran saat Sara menjabat Menteri Pendidikan, serta tuduhan lama bahwa ia pernah mengancam akan membunuh Marcos—tuduhan yang dibantahnya.
Menurut AFP, pengajuan pemakzulan ini diajukan bertepatan dengan dimulainya sidang di DPR Filipina terkait pengaduan impeachment terhadap Presiden Marcos. Marcos dituding terlibat korupsi dalam skandal proyek pengendalian banjir fiktif yang nilainya membengkak.
Sesuai konstitusi Filipina, jika DPR meloloskan impeachment, kasus akan dibawa ke Senat untuk diadili. Putusan bersalah dapat berujung pada pencopotan jabatan dan larangan seumur hidup berkiprah di dunia politik.
“Sudah saatnya Wakil Presiden Sara dimintai pertanggungjawaban,” kata anggota DPR Leila de Lima, yang mendukung salah satu pengaduan. Ia menyebut pengaduan terbaru ini lebih ringkas namun berbasis tuduhan yang sama dengan laporan sebelumnya.
Inti dari kedua pengaduan tersebut adalah dugaan pengeluaran tak jelas sekitar 10 juta dolar AS selama masa jabatan Sara sebagai menteri pendidikan.
Upaya pemakzulan tahun lalu sempat lolos di DPR, tetapi kandas setelah Mahkamah Agung memutuskan proses tersebut melanggar aturan konstitusi soal larangan pengajuan lebih dari satu pengaduan impeachment dalam setahun. Putusan itu kembali ditegaskan pekan lalu.
Menanggapi pengaduan terbaru, tim kuasa hukum Sara Duterte menyatakan yakin seluruh tuduhan akan terbukti tidak berdasar.
