Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Pemerintah Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Alasannya, dewan yang dibentuk Donald Trump Presiden Amerika Serikat (AS) itu tidak berpihak kepada Palestina.
Merespons permintaan MUI tersebut, Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menyatakan siap melakukan dialog.
Dalam keterangannya, hari ini, Senin (2/2/2026), di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Mensesneg bilang Pemerintah akan menjelaskan alasan bergabung di Board of Peace.
Dia menyebut, jadi anggota Dewan Perdamaian Gaza merupakan salah satu cara Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Nanti kami akan berdialog dengan MUI, dan kami akan berikan penjelasan kenapa Pemerintah Indonesia memutuskan untuk bergabung di Board of Peace. Itu kan bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau Indonesia tidak ikut bergabung, bagaimana cara berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat dalam rangka memastikan perjuangan supaya Bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaannya?” katanya.
Soal iuran keanggotaan dalam Board of Peace senilai Rp17 triliun, Prasetyo mengklaim itu merupakan bagian dari komitmen sebagai anggota.
Seperti diketahui, Prabowo Subianto Presiden menandatangani Piagam Board of Peace, di sela acara World Economic Forum 2026, yang berlangsung di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Di situ, Prabowo mengatakan keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian merupakan momentum bersejarah sekaligus peluang nyata untuk menghadirkan perdamaian, khususnya bagi Rakyat Palestina.
Sementara, KH M Cholil Nafis Wakil Ketua Umum MUI menilai, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tidak wajar, karena ada Perdana Menteri Israel sebagai anggota, dan tidak ada perwakilan Palestina.
Pimpinan MUI menganggap BoP sebagai bentuk neokolonialisme karena mengusung konsep perdamaian semu yang tidak berbasis keadilan, tidak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah, serta berpotensi menormalisasi pendudukan Israel dengan bungkus perdamaian.
Kemudian, MUI juga menyinggung adanya kewajiban membayar iuran keanggotaan dengan jumlah yang sangat banyak. (rid/ipg)
