JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Ali Lubis, menilai pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan senilai sekitar Rp1,3 triliun sejak awal tidak direncanakan secara matang.
Penilaian itu disampaikan menyusul masih adanya keluhan warga terkait bau sampah dari operasional RDF.
“Anggarannya kurang lebih Rp1,3 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, sampai hari ini masih timbul persoalan dalam pengelolaan sampah yang katanya menggunakan teknologi modern. Ini tentu menjadi pertanyaan publik,” kata Ali kepada Kompas.com, Senin (2/2/2026).
Baca juga: DPRD DKI: Jika Belum Layak, RDF Rorotan Harus Dihentikan Sementara
Ali menilai, dengan anggaran sebesar itu, persoalan dampak lingkungan seharusnya sudah dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan.
Menurut dia, keluhan warga terkait bau menunjukkan adanya masalah mendasar yang belum terselesaikan.
Ia juga menyinggung keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menghentikan sementara uji coba RDF Rorotan setelah menerima langsung keluhan warga yang terdampak.
“Dari situ saya semakin melihat bahwa perencanaannya memang kurang matang,” ujar Ali.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, saat ini RDF Rorotan masih dalam status uji coba yang dihentikan sementara atas arahan gubernur.
Terkait sumber bau, Ali menjelaskan bahwa pada awal operasional, bau diduga berasal dari asap pembakaran.
Baca juga: Pemprov DKI Diminta Tak Gegabah Tutup RDF Rorotan meski Diprotes Warga
Saat itu, pengelola bahkan telah membeli alat deodorizer untuk mengurangi bau.
“Namun belakangan, informasi yang saya terima, bau justru berasal dari lindi,” kata dia.
Lindi merupakan cairan hasil tumpukan sampah. Menurut Ali, bau menyengat muncul karena adanya kebocoran lindi dari truk pengangkut sampah.
Air lindi tersebut menetes di jalan dan menyebar ke lingkungan sekitar.
Ali menegaskan, persoalan ini berkaitan erat dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
