MAKASSAR, FAJAR— Gejolak perekonomian mulai terasa. Nilai tukar rupiah dan harga saham serentak anjlok.
Para investor bisa saja run (kabur) jika kebijakan pasar saham dalam negeri tak segera dibenahi. Ketidakpastian ekonomi nasional juga dipicu perubahan struktur besar pada sejumlah jabatan tinggi di sektor keuangan. Mundurnya pimpinan OJK dan BEI dapat berdampak langsung.
Terutama terhadap kepercayaan investor dan stabilitas pasar keuangan nasional. Kondisi ini berpotensi mendorong investor menarik dananya apabila tidak segera diikuti langkah transparan dan tegas dari pemerintah.
Sebaliknya, pengunduran diri pimpinan di lembaga strategis justru bisa menjadi contoh tata kelola yang baik. Selama disertai keterbukaan dan pembenahan kelembagaan.
“Tapi kuncinya transparansi. Kalau tidak ada penjelasan terbuka, pasar dan pelaku usaha bisa kehilangan kepercayaan,” ujar Ekonom Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Sutardjo Tui, Minggu, 1 Februari 2026.
Mundurnya pimpinan OJK dan BEI berpotensi memberi dampak positif bagi ekonomi jika segera dilakukan pergantian kepemimpinan yang profesional, kapabel, dan dipercaya pasar. Penggantinya harus orang yang punya rekam jejak jelas dan kompeten di bidangnya, bukan titipan politik.
Kalau itu dilakukan, kepercayaan investor bisa kembali dan aktivitas ekonomi bergerak lagi. Namun, Sutardjo mengingatkan bahwa ketidakpastian yang berkepanjangan justru akan mendorong investor mencari instrumen yang lebih aman.
“Kalau pasar modal terus gonjang-ganjing, orang akan lari ke emas atau valuta asing. Saham akan ditinggalkan, IHSG tertekan, dan dampaknya bisa ke nilai tukar rupiah,” ucapnya.
Ada pula persoalan lama yang belum tuntas. Seperti praktik saham gorengan, lemahnya penegakan sanksi, serta belum solidnya koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia (BI).
“Saham gorengan ini salah satu penyebab pasar tidak sehat. Kalau tidak ada ketegasan, bahkan pidana, praktik seperti ini akan terus merusak kepercayaan,” tandas Sutardjo.
Kondisi ini bisa berdampak positif pada kepercayaan pelaku ekonomi dan menarik investasi dari luar negeri. Namun, mundurnya para pejabat itu harus dibarengi penjelasan dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk perbaikan ke depan,.
Transparansi akan menimbulkan trust, investasi kembali dilakukan dan perekonomian akan normal, dan berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, angka pengangguran dan kemiskinan menurunan, akan ada pertumbuhan ekonomi yang bagus, oleh karena itu transparansi diperlukan.
“Penggantinya harus mampu, kapabel, tidak boleh hanya karena kemanakan, sepupu (dll). Kalau ada transparansi dan trust muncul dari segi ekonomi tingkat kepercayaan menjadi bagus, sehingga perekonomian normal lagi, kalau tidak, susah dollar turun, susah ada investasi baru, akhirnya daya beli tetap rendah,” tukas bankir senior tersebut.
Pemerintah harus pandai membaca situasi atas tergerusnya harga saham. Saat tersebut menjadi tepat bagi pemerintah melakukabn buy back bagi saham Danantara atau sebagian besar Himbara yang masih di luar penguasaan pemerintah.
“Kalau sahamnya terus turun beli kembali dong,” sarannya.
Ia bahkan menyarankan agar institusi yang mengurusi masalah moneter dan fiskal digabungkan saja. Misalnya penggabungan OJK dan BI. BI yang selama ini mengurusi moneter dan OJK memiliki bagian pada sektor finansial.
Kebijakan antara keduanya seringkali tidak sejalan, sehingga butuh satu komando. Contohnya Bank Indonesia menurunkan bunga, sementara perbankan yang diawasi oleh OJK tidak ingin menurunkan bunga.
“Paling bagus itu digabungkan saja supaya satu komandan. Moneter itu menentukan tingkat bunga, valuta asing, terus fiskal itu aktivitas perbankan. BI menurunkan bunga, tapi bank tidak menurunkan bunga pinjaman, tidak ada pengaruhnya, kok. Kalau tidak turun bunga, sektor riil tidak jalan. Kalau sektor riil tidak jalan, perekonomian sepi,” tandas Sutardjo.
Ujian Moneter
Ekonom Universitas Negeri Makassar (UNM), Sahade menilai mundurnya pimpinan OJK dan BEI merupakan ujian bagi stabilitas sistem keuangan di tengah transisi kepemimpinan. Pengunduran diri pimpinan di dua lembaga ini harus segera diikuti kepastian kebijakan.
“Kalau tidak, investor akan bersikap wait and see. Bahkan bisa menarik dana,” ujar Sahade.
Penunjukan pengganti yang profesional dan independen menjadi kunci pemulihan kepercayaan pasar. Stabilitas pasar sangat ditentukan oleh kepastian kepemimpinan dan koordinasi antarlembaga. “Kalau itu terjaga, gejolak bisa diredam,” ungkapnya.
Sebelumnya OJK menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner yang menjalankan tugas sebagai pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Penunjukan tersebut berlaku efektif mulai 31 Januari 2026.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menjelaskan pengangkatan pejabat pengganti ini telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK.
Sebelum ditetapkan sebagai pejabat pengganti, Friderica menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK. Penetapan Friderica dilakukan melalui rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar di Jakarta pada hari yang sama.
Dengan keputusan tersebut, Friderica menggantikan Mahendra Siregar yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK serta Mirza Adityaswara yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua.
OJK menegaskan bahwa penunjukan ini bertujuan menjaga kesinambungan kepemimpinan dan stabilitas pelaksanaan tugas pengawasan sektor jasa keuangan di tengah dinamika perekonomian nasional. (uca-edo/zuk)
