Mundurnya para petinggi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhir pekan lalu, tak hanya membayangi dinamika indeks saham yang dikhawatirkan melemah, tapi juga netralitas pasar.
Hal itu seiring langkah pemerintah yang saat ini tengah mempercepat reformasi dengan melakukan demutuilisasi terhadap BEI, dari yang sebelumnya organisasi berbasis keanggotaan, (mutual structure), menjadi entitas perusahaan yang kepemilikannya dapat dimiliki oleh publik atau pihak lain.
Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga berencana untuk menjadi pemegang saham di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal itu bisa dilakukan setelah proses demutualisasi bursa rampung.
Terkait hal ini, Anthony Budiawan Ekonom sekaligus Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) pun menyoroti peran badan baru Danantara yang kini memiliki wewenang besar dalam melakukan transaksi saham di bursa tersebut.
Anthony mempertanyakan apakah aksi beli yang dilakukan Danantara merupakan investasi murni, atau sebuah bentuk intervensi harga yang justru menjauhkan bursa dari mekanisme pasar yang sehat.
Menurut Anthony, peran Danantara yang bisa membeli saham perusahaan di bawah naungannya, seperti Bank BRI dan Bank Mandiri, berpotensi menciptakan ketidakjelasan di pasar. Ia mengibaratkan aksi tersebut serupa dengan kebijakan buyback yang seharusnya memiliki batasan ketat dan pengawasan transparan.
“Danantara itu bisa juga membeli saham siapapun bahkan saham anak perusahaannya. Yaitu Bank BRI, Bank Mandiri dan sebagainya. Itu kan perusahaan anak dari Danantara. Nah, kalau dia bisa beli begitu, apakah sama ekuivalen dengan buyback atau tidak? Ini yang tidak jelas semuanya begitu,” ujar Anthony saat on air di Program Wawasan Suara Surabaya, Senin (2/2/2026).
Ia menegaskan bahwa transparansi atas pembelian tersebut sangat krusial untuk memastikan harga saham tidak terbentuk secara artifisial atau dibuat-buat.
“Kalau membelinya tidak wajar, itu kan berarti ada intervensi harga. Nah, itu makanya perlu transparan apakah belinya itu wajar atau tidak. Dan berapa persen? Karena buyback itu lagi ini dibatasi dan harus diberitahukan dan dipublikasi secara umum,” tambahnya.
Dia menegaskan, Danantara berpotensi melakukan pembelian saham dengan jumlah besar. Namun, Anthony mengatakan pembelian saham tidak boleh lebih dari lima persen.
“Nah, kalau dia membeli lebih dari lima persen, apakah itu diungkap apa tidak? Apakah Bursa Efek Indonesia atau OJK berani mengungkap apa tidak? Nah, jadi ini ada permasalahan serius, ada transparansi dan ada kewenangannya itu sampai di mana gitu?” ucapnya.
Anthony juga mencermati adanya tantangan bagi regulator seperti BEI dan OJK dalam mengawasi entitas ini. “Danantara boleh dibilang mewakilkan pemerintah lah ya, di mana Bursa Efek Indonesia dan OJK mungkin juga ya tidak bisa bertindak sembarangan lah gitu,” jelasnya.
Menghadapi ancaman penurunan status dari Emerging Market menjadi Frontier Market oleh MSCI pada Mei mendatang, Anthony mendesak pemerintah untuk berhenti meremehkan situasi dan segera mendukung penuh keterbukaan informasi.
Ia menekankan bahwa rekomendasi MSCI bukan sekadar beban administratif, melainkan syarat untuk kesehatan ekonomi nasional.
“Rekomendasi atau bahwa persyaratan dari MSCI ini adalah untuk kebaikan para investor, untuk bursa, dan akhirnya juga untuk negara. Karena bursa yang efisien itu akan meningkatkan arus investasi dari internasional. Memperkuatlah kita punya ekonomi,” tegas Anthony.
Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada kepentingan investasi satu atau dua BUMN semata melalui skema Danantara, tetapi melihat ekosistem bursa secara menyeluruh demi melindungi seluruh investor, termasuk investor retail.
Terakhir, Anthony meyakini bahwa SDM di BEI maupun OJK sebenarnya memiliki kemampuan teknis yang mumpuni. Kegagalan memberantas “saham gorengan” dan ketidaktransparanan selama ini dinilai lebih sebagai masalah kemauan politik (political will).
“Permasalahan kita ini sebetulnya bukan bukannya teknis gitu. Ini non-teknis. Kalau permasalahan non-teknis diselesaikan, saya rasa mereka mampu untuk meningkatkan kinerja dari bursa ini. Intinya adalah (selama ini) tidak mampu memberikan transparansi, kan gitu?” pungkas Anthony. (bil/saf/ipg)
