OJK Buka Data UBO hingga Kepemilikan 1% Mulai Februari 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kesiapannya untuk membuka data Ultimate Beneficial Owner atau UBO pemilik saham yang sebelumnya berkisar di atas 5% menjadi 1% mulai Februari 2026 ini.

Pejabat sementara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan telah merespons seluruh poin utama yang sebelumnya disoroti oleh Morgan Stanley Capital International atau MSCI melalui proposal resmi.

Perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut menegaskan sejumlah kebijakan strategis dipastikan segera berlaku dalam waktu dekat, mulai Februari hingga Maret 2026.

Salah satu langkah konkret yang segera diterapkan adalah peningkatan transparansi kepemilikan saham. Jika sebelumnya kewajiban keterbukaan informasi hanya berlaku bagi pemegang saham di atas 5%, OJK kini memperluasnya hingga kepemilikan minimal 1%.

"Yang tadinya keterbukaan informasi pemegang saham kan di atas 5%. Yang sekarang mau 1%, kami buka. Itu bahkan Februari sudah bisa," ujarnya usai pertemuan dengan MSCI bersama self regulatory organisations termasuk Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (2/2/2026).

Selain itu, OJK juga mengebut penerbitan aturan terkait peningkatan free float. Ketentuan baru yang menaikkan batas minimum free float dari 7,5% menjadi 15% ditargetkan dapat diterbitkan paling lambat pada Maret 2026.

"Kemudian yang ketentuan untuk peningkatan free float dari 7,5% sampai 15%, itu kita kejar bisa Maret," imbuhnya.

Sementara itu, kebijakan lain yang tak kalah penting adalah peningkatan granularity data investor, yakni perincian klasifikasi investor agar struktur kepemilikan saham menjadi lebih transparan dan kredibel. Implementasi kebijakan ini, lanjutnya, juga ditargetkan rampung dalam rentang hingga Maret 2026.

Kiki menegaskan bahwa kunci utama respons terhadap perhatian MSCI bukan sekadar penyampaian proposal, melainkan realisasi nyata dari rencana aksi yang telah disusun. Pasalnya MSCI menaruh perhatian besar pada implementasi kebijakan tersebut di lapangan.

Sebelumnya, OJK telah menyampaikan untuk melakukan reformasi pasar modal meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor melalui delapan rencana aksi.

Hal itu merespons peringatan dari MSCI pekan lalu yang mengumumkan kebijakan interim berupa pembekuan atau freeze rebalancing indeks untuk saham asal Indonesia pada periode Februari 2026 karena kekhawatiran transparansi.

Hal itu pun memicu kejatuhan pasar saham dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok 6,84% menjadi 8.329 pekan lalu pada periode 23-30 Januari 2026. Terpantau aksi jual asing di lantai bursa mencapai Rp13,92 triliun dalam sepekan.

Pada perdagangan Senin (2/2/2026), IHSG kembali ditutup melemah 4,88% atau 406,88 poin ke level 7.922,73. Pelemahan indeks terjadi di tengah upaya otoritas pasar modal mengembalikan kepercayaan investor pascaperingatan MSCI terhadap investabilitas pasar saham Indonesia.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.