Kumpulkan Pemda, Prabowo Soroti Masalah Sampah hingga Genteng Seng

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Prabowo Subianto mengajak semua pejabat kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah bersama-sama membangun Indonesia. Berbagai masalah yang terjadi di daerah seperti sampah, genteng seng, hingga ruwetnya kabel listrik serta baliho pun menjadi sorotan.

"Diproyeksi semua TPA (tempat pembuangan akhir) akan mengalami overcapasity tahun 2028. Karena itu, tahun ini kita akan buka 34 proyek pembangunan waste to energy di 34 kota/kabupaten," kata Presiden Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026).

Selain Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan para menteri Kabinet Merah Putih, hadir semua gubernur, wakil gubernur, bupati/wali kota, serta wakil bupati dan wakil wali kota.

Di bagian awal taklimatnya, Presiden memaparkan prioritas pembangunan untuk swasembada pangan dan energi. Selain itu, berbagai capaian setelah pemerintahan berlangsung satu tahun empat bulan juga disampaikan, seperti program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, pembangunan kampung nelayan, cek kesehatan gratis, dan sekolah rakyat.

Dandim, kepolisian: korve, korve, korve. Danantara, BUMN, semua anak buahnya: korve. Saya tidak mau lihat plastik atau sampah di kantor-kantor.

Terkait penanganan permasalahan sampah yang dinilainya krusial, Presiden menuturkan peresmian dimulainya pembangunan (ground breaking) dilaksanakan tahun ini. Proyek-proyek pengolahan sampah menjadi energi dengan investasi 3,5 miliar dolar AS di 34 titik ini diproyeksi bisa beroperasi dua tahun lagi.

"Sudah mulai ada inisiatif beberapa bupati, jadi bisa saling tukar pengalaman," tambah Presiden.

Kendati penyelesaian sampah memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, pemda diharap bisa berinisiatif. Namun, lanjut Presiden, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat akan memimpin penanganan sampah ini.

Selain tumpukan sampah di TPA, Presiden menyinggung sampah yang berserakan, termasuk di daerah tujuan wisata. Sampah menjadi hambatan untuk dunia pariwisata. Padahal, sektor pariwisata menyerap banyak tenaga kerja.

"Tapi, apa turis mau datang (kalau) lihat sampah? Indonesia indah, tapi kalau lihat sampah? Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh, menteri, jenderal, dia nggak bicara basa basi. Dia bilang, ’Saya dari Bali, tapi Bali is so dirty, Bali not nice, so dirty now’. Saya terima itu sebagai koreksi," tutur Prabowo.

Presiden pun memerintahkan TNI, Polri, Danantara maupun semua BUMN, serta menteri dan jajarannya untuk korve. Korve - yang secara harfiah berarti tugas tambahan - biasanya di jajaran TNI dimaknai kerja bakti membersihkan lingkungan secara bersama.

"Dandim, Kepolisian! Korve, korve, korve. Danantara, BUMN, semua anak buahnya korve. Saya tidak mau lihat plastik atau sampah di kantor-kantor BUMN. Semua menteri, kepala lembaga, sebelum masuk kantor, minimal setengah jam, bersihkan kantormu," tegas Presiden kepada jajarannya.

Presiden menyerukan semua pihak harus berperang melawan sampah. Apalagi, gerakan Indonesia ASRI - Aman, Sehat, Resik, Indah - akan segera diluncurkan. "Ini hanya nama, tapi wujudnya tadi. Semua instansi pemerintah harus pimpin anak buahnya," tambah Presiden.

Terkait aspek keindahan, Presiden menyinggung seng yang banyak digunakan sebagai atap hunian masyarakat. Penggunaan seng membuat hunian berhawa panas. Selain itu, kata Presiden, genteng dapat berkarat.

"Tidak mungkin Indonesia indah kalau genteng dari seng. Maaf, tapi bikin yang lain-lain, deh. Saya ingin atap Indonesia dari genteng. Proyek gentengisasi seluruh Indonesia," ujar Prabowo.

Di belakang Presiden, layar pun menampilkan gambar genteng dengan warna biru langit, biru laut, hijau, abu, dan terakota. "Saya berharap dalam 2-3 tahun Indonesia tidak kelihatan karat. Karat lambang degenerasi, bukan lambang Indonesia bangkit. Padahal Indonesia harus kuat," katanya. Presiden.

Masih terkait keindahan, Presiden juga meminta spanduk, reklame, serta kabel listrik yang berseliweran supaya ditertibkan.

Dalam laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, peserta Rakornas yang mencapai 4.011 orang ini mencakup ketua-ketua DPRD, serta jajaran pejabat TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Nasional, serta Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Tito menuturkan, tahun 2026 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029 dengan banyak keberhasilan di tahun pertama. Oleh karenanya, Rakornas tahun 2026 ini akan mengoptimalkan capaian tahun 2025. Tema Rakornas pun ditetapkan "Sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”.

Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi perhatian Presiden pada masalah sampah di Bali. “Sampah di Kuta adalah sampah kiriman yang datang musiman saat musim hujan akhir Desember, Januari, Februari. Asal hujan, sampah masuk karena arus besar. Hanya dalam mengatasi ini kita perlu 2-3 jam untuk mobilisasi tim,” tuturnya.

Setelah dari Rakornas, Koster berjanji segera memanggil kepala dinas lingkungan hidup, badan perencanaan daerah, kepala dinas pendidikan, serta jajaran TNI/Polri di wilayahnya dan membentuk satuan tugas yang berjaga di pantai sehingga bisa segera membersihkan sampah yang terbawa arus. Kepala dinas pendidikan pun dipanggil supaya anak-anak sekolah bisa dilibatkan.

Adapun spanduk, baliho, serta reklame akan ditertibkan dengan mengundang para pelaku usaha. Mereka akan diminta mengurangi jumlah spanduk, baliho, dan reklame. Pemerintah daerah juga akan membersihkan alat peraga yang tidak tertib.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, gentengisasi dan penanganan sampah menjadi langkah Presiden untuk menangani pariwisata. “Itu low hanging fruit untuk meningkatkan turis. Turis tidak akan datang kalau sampahnya numpuk dan atapnya semua atap seng yang berkarat, sehingga Bapak Presiden pendekatannya dua hal,” katanya.

Pertama, sampah ditangani dengan Danantara yang sudah akan berinvestasi atau membangun proyek waste to energy. ”Yang kedua, ya, kita sedang, tadi sedang, menghitung kalau atap seng itu diganti dengan genteng. Dan gentengnya itu berbasis memanfaatkan fly ash (limbah padat hasil pembakaran batubara pada PLTU),” tutur Airlangga kepada wartawan seusai acara.

Airlangga menyebut sudah ada studi produksi genteng dari fly ash tetapi hal tersebut akan disampaikan kemudian. Pembiayaan untuk mengganti seng dengan genteng juga sudah mulai dihitung dan pemerintah bisa membiayainya. Namun, Airlangga tak menyebutkan berapa alokasi yang disiapkan untuk hal tersebut.

Secara terpisah, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Prof Djohermansyah Djohan menyoroti problem ruang aspirasi daerah dalam model kepemimpinan Presiden Prabowo. Hubungan pemerintah pusat-daerah timpang ketika semua serba mengikuti kemauan pusat.

”Pemerintah daerah wajib mendukung dan manut saja. Tapi, kalau ada masalah dalam percepatan pembangunan daerah, selesaikan sendiri. Contohnya, uang TKD (transfer ke daerah) dipotong, pusat hanya mengarahkan daerah kreatif memangkas atau membiayai sendiri,” tutur Djohermansyah.

Menurut Djohermansyah model kepemimpinan seperti ini membuat pemerintah daerah sulit berkreasi dan berinovasi. Apalagi, semua program yang dijalankan adalah program-program prioritas Presiden yang semuanya dikerjakan terpusat.

“Padahal, Indonesia tidak bisa maju cepat kalau hanya mengandalkan empat-lima program prioritas Presiden. Indonesia bisa kencang kemajuannya bila 546 daerah diberi ruang untuk berkreasi dengan melibatkan rakyat sebagai co-creator, dalam bidang pendidikan, kesehatan, koperasi, pangan, dan lain-lain,” kata Djohermansyah.