Kepala BGN: Keracunan di Kudus Akibat Bahan Baku

BOGOR, KOMPAS - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan kasus keracunan makanan di Kudus bukan terjadi akibat salah penanganan bahan pangan. Namun, ada bahan baku yang dinilai menimbulkan keracunan.

"Ya, semua karena bahan baku. Nanti saya jelaskan," ujar Dadan kepada wartawan saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026).

Ketika ditanyakan apakah keracunan akibat Salmonela, bakteri yang kerap tumbuh di daging ayam mentah atau kurang matang yang terlalu lama di suhu ruang dan mengakibatkan diare, Dadan membantah. "Bukan, (karena) bahan baku. Ada zat tertentu (yang menyebabkan keracunan)," tuturnya.

Jadi, beberapa menu mungkin harus kita hindarkan supaya kejadian tidak terulang kembali. Dan, saya kira kami akan membuat edaran supaya program makan bergizi bisa berjalan lebih aman.

Keracunan di Kudus terjadi Rabu (28/1/2026). Ratusan siswa dan guru SMA Negeri 2 Kudus mengeluhkan gejala keracunan, seperti lemas, pusing, mual, muntah, dan diare pada Rabu sore. Gejala itu terus berlanjut hingga Kamis.

Mereka menerima paket makan bergizi gratis (MBG) berupa ayam suwir kuah soto pada Rabu siang. Pelengkap lainnya adalah kecambah rebus, tempe goreng, nasi, dan buah kelengkeng. Dari 1.178 siswa dan 98 tenaga pendidik, sebanyak 600 orang mengeluhkan gejala keracunan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kudus Mustiko Wibowo mengatakan, sebanyak 117 siswa dilarikan ke sejumlah rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 46 siswa menjalani rawat inap di lima rumah sakit berbeda dan sisanya dirawat jalan.

”Yang masih dirawat inap mengeluhkan gejala muntah, diare, pusing, dan lemas,” ucap Mustiko.

Sampai Kamis sore, puluhan orang masih dirawat (Kompas.id, Kamis 29 Januari 2026).

Selama ini, SMAN 2 Kudus mendapatkan suplai MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purwosari, Kecamatan Kudus. Selain SMAN 2 Kudus, SPPG itu juga menyuplai MBG ke sejumlah sekolah di sekitarnya.

Dadan pun meminta maaf atas insiden ini. "Saya sebagai kepala Badan Gizi Nasional meminta maaf kepada para penerima manfaat yang mengalami kejadian yang kurang menyenangkan. Dan, kami sudah melakukan investigasi, analisis untuk beberapa SPPG yang mengalami kejadian," tuturnya kepada wartawan seusai Rakornas.

Dia mengatakan, SPPG yang menyalahi prosedur berat akan diberikan kartu kuning. Kemudian, SPPG juga dievaluasi dan dihentikan sementara operasionalnya.

Kartu kuning ini, lanjut Dadan, diberikan  karena SPPG mengambil bahan baku jadi dari luar. Akibatnya, cara memasaknya tidak terawasi. "Dan, kita akan berikan peringatan cukup keras (terhadap) hal tersebut," ujarnya.

Dari kejadian-kejadian yang ada, menu-menu yang diberikan kepada anak pun dievaluasi. "Jadi, beberapa menu mungkin harus kita hindarkan supaya kejadian tidak terulang kembali. Dan, saya kira kami akan membuat edaran supaya program makan bergizi bisa berjalan lebih aman," kata Dadan.

Kendati kasus keracunan berulang dengan korban ribuan, Presiden Prabowo Subianto tetap menilai program MBG memiliki keberhasilan tinggi. "Sekian ribu keracunan. Kita makan di restoran paling mahal saja pasti ada yang keracunan. Bila dibandingkan berapa miliar porsi, (keracunan) 0,008 atau 0,007. Artinya 99,99 persen usaha MBG harus dinyatakan berhasil," tutur Presiden.

Prabowo pun mengumumkan, awal Februari ini, MBG sudah mencapai 60 juta penerima dengan 22,275 SPPG yang beroperasi. Saat ini, sudah ada pengajuan sebanyak 13.829 untuk menjadi SPPG. Oleh karenanya, Presiden optimistis target 82,6 juta penerima di akhir 2026 akan tercapai.

Selain itu, kata Prabowo mengutip para pakar dari Rockefeller Institute, investasi MBG adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan suatu negara. "Setiap satu dolar yang dikeluarkan untuk MBG, minimal lima kali (keuntungannya)," ujar Presiden.

Setiap dapur SPPG menyerap 10 sampai 20 warga desa. Dengan demikian, Presiden memperkirakan bila penerima MBG mencapai 82 juta orang, lapangan kerja yang tercipta bisa mencapai 3-5 juta. Ini belum termasuk efek berganda pada kebutuhan pemasok sayur, daging, ikan, beras, dan buah setempat.

Dengan 22.175 SPPG yang ada saat ini, menurut Dadan, BGN akan segera membentuk tim akreditasi sertifikasi agar seluruh SPPG memiliki kualifikasi yang baik. "Dan, kita nanti akan gradasi dan menetapkan mana SPPG yang unggul atau nilai A, kemudian SPPG yang sangat baik atau nilai B, dan juga SPPG yang nilai baik atau C, dan mungkin ada SPPG yang harus berjuang untuk bisa terus melanjutkan kegiatannya," katanya.

Tahun ini, Dadan menuturkan, BGN akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan MBG. Edukasi akan dilakukan supaya penerima manfaat tidak hanya mendapatkan intervensi pemenuhan gizi, tapi juga mendapatkan edukasi terkait pemilihan makanan yang sehat.