- Komisi D DPRD DKI Jakarta menuntut Dinas Lingkungan Hidup transparan mengenai dokumen lingkungan RDF Plant Rorotan.
- Anggota Komisi D, Ali Lubis, menilai AMDAL adalah kunci utama penyelesaian masalah dampak lingkungan yang terjadi.
- Keterbukaan dokumen lingkungan diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap proyek senilai Rp1,3 triliun tersebut.
Suara.com - Persoalan bau menyengat di RDF Plant Rorotan membuat Komisi D DPRD DKI Jakarta mendesak Dinas Lingkungan Hidup untuk bersikap transparan terkait dokumen lingkungan.
Anggota Komisi D, Ali Lubis menyatakan bahwa kunci utama dari carut-marut dampak lingkungan ini terletak pada kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Hingga saat ini, publik maupun legislatif merasa belum mendapatkan kejelasan mengenai detail dokumen perizinan lingkungan proyek tersebut.
Ali menekankan bahwa seluruh potensi dampak, mulai dari jalur transportasi hingga pengelolaan limbah, seharusnya sudah dipetakan dalam AMDAL.
"Sampai hari ini, saya juga mendapat informasi bahwa AMDAL tersebut belum dibuka ke publik. Makanya saya mendorong agar dibuka secara transparan. Kalau memang ada masalah dan perlu diperbaiki, ya diperbaiki saja," tegas Ali Lubis di Komplek DPRD DKI Jakarta, Senin (2/2/2026).
Ketiadaan akses informasi ini memicu kecurigaan bahwa ada poin-poin kajian yang mungkin tidak dijalankan secara maksimal.
Ali berjanji akan mencecar Dinas Lingkungan Hidup dalam rapat kerja mendatang terkait bocornya dampak bau ke permukiman.
Ia menilai, jika kajian AMDAL dilakukan dengan benar, maka kebocoran limbah cair atau lindi tidak seharusnya terjadi.
"Semua itu seharusnya sudah selesai dikaji dalam AMDAL," kata Ali Lubis.
Baca Juga: Mengenal RDF Plant Rorotan: Mesin Pengolah Sampah Jakarta yang Berusaha Keras Hilangkan Bau Busuk
Transparansi dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proyek strategis ini.
Legislator asal Fraksi Gerindra ini berharap pemerintah tidak defensif, dan berani mengakui kekurangan jika memang ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.
"Kalau terus tertutup dan tidak transparan, publik justru akan semakin bertanya-tanya. Apalagi ini anggarannya sangat besar, Rp1,3 triliun. Kalau tidak berjalan sebagaimana mestinya, tentu sangat merugikan masyarakat," pungkas Ali Lubis.
