Bogor: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat standar kualitas dan keamanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski target kepesertaan terus diperluas, aspek keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama demi memastikan kesehatan puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
"Pak Presiden menyampaikan bahwa BGN harus tetap bekerja dengan cermat. Target tetap dikejar, tetapi kualitas dan keamanan harus ditingkatkan, itu arahan Pak Presiden," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, dilansir Antara, Senin, 2 Februari 2026.
Baca Juga :
Jelang Ramadan, BGN Atur Strategi Stok Bahan Baku MBGDadan memaparkan, saat ini Program MBG telah didukung oleh 22.275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekitar 60,7 juta penerima manfaat. Untuk menjaga standarisasi layanan, BGN menargetkan pembentukan tim akreditasi pada tahun 2026 guna melakukan klasifikasi kualitas pada setiap unit layanan di daerah.
"Kita nanti akan gradasi dan menetapkan mana SPPG yang unggul atau nilai A, kemudian SPPG yang sangat baik atau nilai B, dan SPPG yang nilai baik atau C, lalu mungkin ada SPPG yang harus berjuang untuk bisa terus melanjutkan kegiatannya," jelas Dadan.
Peserta didik di salah satu sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menyantap menu program MBG. Foto: ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan.
Selain intervensi fisik, pada 2026 akan menjadi momentum penguatan edukasi bagi masyarakat. Penerima manfaat tidak hanya diberikan asupan gizi, tetapi juga dibekali pengetahuan mengenai pola pemilihan makanan sehat secara mandiri.
Langkah ini sejalan dengan strategi terintegrasi pemerintah yang mencakup pemeriksaan kesehatan gratis hingga pemerataan pendidikan.

:strip_icc()/kly-media-production/medias/5491018/original/044975500_1770047214-Kepala_BGN_Dadan_Hindayana.jpg)


