JAKARTA - Keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian dinilai sejalan dengan prinsip bebas politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut Indonesia.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa menjelaskan, BoP merupakan instrumen yang mendapatkan mandat PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).
“BoP diharapkan dapat mencapai fase pertama, yakni negative peace atau the absence of violence, di mana tidak ada lagi kekerasan di Gaza,” ujar Teguh Santosa, dikutip pada Senin (2/2/2026).
Untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Resolusi DK PBB 2803 meminta kelompok perlawanan Hamas meletakkan senjata dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menarik diri dari Gaza. Resolusi itu juga mengatur tukar-menukar sandera hidup dan jenazah sandera antara pihak yang bertikai.
Hal lain yang disebutkan di dalam Resolusi itu adalah jaminan tidak ada warga Gaza yang akan dipaksa meninggalkan Gaza. Selain itu, warga Gaza yang sekarang hidup di pengungsian juga dapat kembali ke tanah kelahiran mereka.
Setelah fase negative peace, fase berikutnya adalah fase positive peace di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan sebagai dua negara bertetangga.
“Dalam bahasa Dasasila Bandung (Konferensi Asia Adrika 1955), fase positive peace ini disebut sebagai peaceful coexistence,” ujar Teguh.
Dengan mempertimbangkan bahwa Board of Peace adalah “produk” sistem internasional PBB, Teguh menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan BoP sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia.
