Keterhubungan Ekonomi, Lingkungan, dan Pendidikan dengan Bencana Alam

Di awal tahun 2026, bumi kita seolah sedang menyampaikan protes terbukanya. Bencana banjir bandang Aceh dan Sumatera, longsor di Cisarua Bandung Barat, dan banjir yang mengepung daerah Bekasi dan Jakarta, semua itu bukan lagi dianggap sebagai "takdir" semata.

Fenomena ini adalah manifestasi dari kegagalan sistemik dalam menyelaraskan ambisi ekonomi dengan daya dukung ekologi. Di tengah situasi ini, muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan reorientasi kebijakan.

Kita tidak hanya butuh aturan ekonomi yang baru atau proteksi lingkungan yang ketat, tetapi juga sebuah jembatan besar bernama pendidikan untuk menyatukan keduanya.

Selama berdekade-dekade, kebijakan ekonomi dunia, termasuk Indonesia, dipacu oleh mantra pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun, pakar ekonomi peraih Nobel, Joseph Stiglitz, berulang kali memperingatkan bahwa PDB adalah ukuran yang cacat jika tidak menghitung penyusutan sumber daya alam.

"Sebuah negara bisa tampak tumbuh pesat dengan menebang seluruh hutannya, tetapi itu bukan kemajuan, itu adalah likuidasi aset," ujar Stiglitz dalam salah satu tesisnya mengenai sustainability.

Kebijakan ekonomi kita sering kali bersifat "parasit" terhadap ekologi. Kita meraup devisa dari ekspor komoditas ekstraktif, namun menghabiskan triliunan rupiah dari APBN hanya untuk menanggulangi dampak bencana yang dihasilkan oleh ekstraksi tersebut.

Kerusakan lingkungan ini sebenarnya telah lama diperingatkan dalam Ayat Suci Al-Quran yang secara eksplisit disebutkan dalam Surah Ar-Rum ayat 41:

Ayat ini bukan sekadar peringatan teologis, tetapi sebuah analisis sosiologis-ekologis. Kerusakan (fasad) yang terjadi adalah feedback loop atau umpan balik negatif dari ketidaksadaran manusia.

Dalam pandangan ekologi Islam, manusia diposisikan sebagai Khalifah fil Ardh (pemimpin di bumi) yang bertugas sebagai penjaga (stewardship), bukan penguasa yang berhak mengeksploitasi tanpa batas.

Persoalan bencana hari ini bukan sekadar masalah teknis lingkungan, melainkan bentuk pengingkaran terhadap Al-Mizan (keseimbangan) yang telah Tuhan tetapkan.

Ketika kebijakan ekonomi melampaui Qadar (kadar/daya dukung) alam, maka 'timbangan' itu akan miring dan menjatuhkan bencana bagi manusia itu sendiri."

Mengapa kebijakan ekonomi dan ekologi sulit bertemu? Jawabannya ada pada jurang pendidikan.

Selama ini, pendidikan ekonomi di sekolah dan perguruan tinggi sering kali diajarkan secara terisolasi dari ilmu alam.

Mahasiswa ekonomi diajarkan cara memaksimalkan laba, sementara mahasiswa kehutanan diajarkan cara menjaga pohon. Keduanya jarang bertemu dalam satu ruang diskusi.

David Orr, seorang pakar pendidikan ekologi ternama, menyatakan bahwa krisis lingkungan sebenarnya adalah krisis pikiran.

Menurut Orr, "Pendidikan yang tidak mengarah pada pemahaman tentang cara kerja bumi adalah pendidikan yang berbahaya."

Pendidikan harus berperan sebagai jembatan melalui tiga pilar:

Pertama: Literasi Ekosistem (Eco-literacy): Menanamkan pemahaman bahwa setiap keputusan ekonomi memiliki dampak biologis.

Kedua: Etika Bisnis Hijau: Mengubah pola pikir dari profit-only menjadi triple bottom line (People, Planet, Profit).

Ketiga: Inovasi Teknologi: Pendidikan vokasi dan tinggi harus melahirkan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan ekonomi sirkular, di mana limbah tidak lagi dipandang sebagai sampah, melainkan bahan baku.

Pakar ekologi dan ekonomi lingkungan dari Ellen MacArthur Foundation berargumen bahwa model ekonomi "ambil-buat-buang" (linear) sudah usang.

Saat ini, dunia bergerak menuju ekonomi sirkular. Di Indonesia, transisi ini memerlukan kebijakan yang berani dari penguasa untuk mengendalikan pengusaha.

Kebijakan ekonomi harus memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang menerapkan nol-limbah.

Di sisi lain, kebijakan ekologi tidak boleh hanya bersifat melarang (preservatif), tetapi juga harus memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk hidup sejahtera dari hasil alam yang dijaga (ekonomi regeneratif).

Jika kita melihat peta bencana saat ini, daerah-daerah dengan tingkat deforestasi tertinggi adalah daerah yang paling rentan terhadap bencana hidrometeorologi.

Ini bukan kebetulan. Ini adalah data empiris yang seharusnya menjadi dasar bagi Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk duduk bersama.

Pendidikan masyarakat di wilayah rawan bencana juga perlu ditingkatkan. Bukan hanya soal cara menyelamatkan diri saat banjir, tetapi pendidikan tentang mengapa banjir itu terjadi dan bagaimana partisipasi warga dalam menjaga daerah aliran sungai (DAS) dapat menyelamatkan ekonomi lokal mereka.

Di tingkat regional, Jawa Barat menjadi saksi betapa krusialnya sinkronisasi ini. Menghadapi kondisi hutan yang tersisa hanya sekitar 20 persen, Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), mengambil langkah radikal dengan memberlakukan moratorium penebangan pohon di kawasan berisiko tinggi.

Namun, KDM menyadari bahwa kebijakan fisik saja tidak cukup jika tidak dibarengi revolusi kesadaran.

Di sinilah program Panca Waluya masuk sebagai instrumen pendidikan karakter. Panca Waluya bukan sekadar kurikulum, melainkan upaya mengembalikan jati diri manusia yang sadar lingkungan.

Melalui nilai Waluya Jasmani dan Waluya Rohani, siswa diajarkan bahwa kesehatan fisik dan mental manusia sangat bergantung pada kesehatan alamnya.

Menanamkan rasa hormat terhadap tanah dan air sejak dini adalah kunci agar kebijakan ekologi memiliki akar yang kuat di masyarakat.

Keselarasan ini kian nyata dengan kebijakan tata ruang yang tidak bisa dinegosiasikan demi investasi semata.

Langkah-langkah seperti penutupan tambang bermasalah dan pembatasan pembangunan di area resapan air adalah langkah konkret dalam upaya menyeimbangkan kembali alam yang sudah mulai tidak seimbang.

Bencana yang mengepung kita hari ini adalah pesan keras bahwa "bisnis seperti biasa" (business as usual) sudah berakhir. Kita tidak bisa terus-menerus membangun gedung pencakar langit di atas tanah yang sedang amblas.

Ekonomi adalah anak kandung dari ekologi. Jika sang ibu (alam) sakit, maka sang anak (ekonomi) tidak akan pernah bisa tumbuh sehat.

Melalui pendidikan, kita memiliki kesempatan terakhir untuk memperbaiki pola pikir generasi mendatang agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Saatnya kita berhenti bertaruh dengan masa depan, dan mulai berinvestasi pada keberlanjutan. Sebab, pada akhirnya, tidak ada pertumbuhan ekonomi di planet yang mati.