JAKARTA, KOMPAS.TV - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, mengungkap penyebab-penyebab biaya politik di Indonesia tinggi yang kemudian mendorong kepala daerah melakukan korupsi.
"Yang pertama adalah mahalnya candidacy buying (jual beli tiket pencalonan), mencalonkan diri lewat parpol (partai politik). Yang kedua adalah vote buying (pembelian suara), membeli suara pemilih," ungkapnya, Senin (2/2/2026), dipantau dari Breaking News KompasTV.
Zaenur mengatakan pemberantasan candidacy buying perlu dilakukan dengan pembenahan sistem pencalonan kepala daerah di dalam tubuh parpol.
"Nah, parpol tidak mau berbenah. Oleh karena itu, butuh pembenahan dari negara terhadap parpol yang disebut sebagai demokratisasi internal parpol dengan reformasi sistem kepartaian, yaitu pencalonan kepala daerah itu harus melalui pencalonan internal di masing-masing parpolnya, tidak melalui jual beli," katanya.
Zaenur melanjutkan, untuk memberantas vote buying, perlu adanya ketegasan penindakan para calon kepala daerah yang melakukan praktik tersebut.
"Bagi para calon kepala daerah yang melakukan serangan fajar, menyuap calon pemilih, itu
harus didiskualifikasi," ujarnya.
Baca Juga: Tekan Korupsi Kepala Daerah, Pukat UGM Sarankan Biaya Politik Dipermurah hingga Kampanye Dibenahi
Menurutnya, tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor yang bisa meningkatkan potensi korupsi oleh kepala daerah.
"Faktor pendorong internal barangkali adalah ingin memupuk kekayaan dengan cepat untuk berkontestasi di kesempatan berikutnya. Tetapi juga ada faktor eksternal, yaitu biaya politik tinggi," ujarnya.
Ia mengatakan untuk menjadi seorang calon kepala daerah, butuh biaya puluhan miliar rupiah.
"Bahkan untuk level bupati, wali kota, informasinya itu bisa sampai level 30 dan sampai 50 miliar," bebernya.
Zaenur mengatakan, dengan biaya politik tinggi seperti itu, penghasilan kepala daerah tidak akan cukup menutup biaya politiknya jika hanya mengandalkan gaji sah.
Oleh karena itu, dia menyebut tak jarang kepala daerah kemudian berusaha menutup biaya politik itu dengan berbagai cara. Pertama, kata dia, mendapatkan dana dari para pemodal.
"Yang kedua adalah menutup dari korupsi, menjual paket-paket pengadaan barang dan jasa, menjual perizinan, kemudian juga menjual posisi-posisi jabatan di pemerintahan daerah," sebutnya.
Baca Juga: Faktor Pendorong Kepala Daerah Korupsi, Pukat UGM: Keinginan Pupuk Kekayaan dan Biaya Politik Mahal
Zaenur menegaskan, pemberantasan korupsi di daerah butuh komitmen bersama antara elite di tingkat lokal dan nasional.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- pukat ugm
- korupsi
- korupsi kepala daerah
- biaya politik tinggi
- bupati pati
- wali kota madiun
