Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam menyukseskan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Pemda menjadi ujung tombak karena paling dekat dengan masyarakat dan memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaan di lapangan.
"Pemerintah daerah adalah pihak yang paling dekat dan bisa bergerak langsung untuk memastikan program-program prioritas benar-benar berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat," ujar Christina dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com.
Sebelumnya, Christina menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang digelar di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 2 Februari 2026.
Menurutnya, Rakornas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah. Dengan sinergi yang kuat, berbagai program strategis nasional diharapkan dapat diimplementasikan secara lebih efektif hingga ke daerah.
"Harapannya, berbagai urusan strategis, termasuk pelindungan pekerja migran Indonesia, juga mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah," ucapnya.
Christina juga menyoroti salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni penanganan persoalan sampah yang kini dinilai sudah berada pada kondisi darurat nasional. Ia menilai persoalan sampah tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga mulai mengganggu sektor pariwisata di sejumlah daerah.
"Banyak keluhan, termasuk dari wisatawan, terkait persoalan sampah. Ini bukan lagi isu biasa, tapi sudah menjadi bencana yang harus ditangani secara serius dan terintegrasi," tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah akan mendorong pengelolaan sampah melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dengan skema kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui skema ini, sampah akan diolah menjadi energi yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Sampah akan diolah menjadi energi sebagai solusi jangka panjang. Ini bukan hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga menghasilkan energi," jelasnya.
Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, program PLTSa ini akan dikembangkan di 34 kota di seluruh Indonesia. Pada tahap awal, pembangunan akan dimulai pada Maret 2026 di empat kota, salah satunya di Bekasi, Jawa Barat.
"Ini langkah yang sangat baik karena tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa energi bagi daerah," tuturnya.
Editor: Redaksi TVRINews
