JAKARTA, KOMPAS.com- Badan Gizi Nasional (BGN) berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk mengatur bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG) jelang Ramadhan demi menjaga stabilitas harga bahan pokok.
"Saya koordinasi juga dengan Kementerian Pertanian agar kita bisa mengatur bahan apa yang kita anjurkan untuk dikonsumsi, bahan apa yang harus ditahan dulu menjelang Ramadhan, bahan apa yang harus kita alihkan dulu untuk digantikan dengan penggantinya agar harga tetap stabil," kata Kepala BGN Dadan Hindayana, di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026), dikutip dari Antara.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul tersebut, Dadan juga memaparkan rencana perluasan penerima manfaat MBG yang akan menyasar lansia dan disabilitas yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos).
Baca juga: Arahan Prabowo ke BGN soal MBG, Kejar Target dan Tingkatkan Kualitas
Saat ini, BGN tengah berkomunikasi dengan Kementerian Sosial untuk mengatur mekanismenya.
"MBG ini sudah menyasar ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, seluruh anak sekolah sampai usia 18 tahun, seluruh anak putus sekolah sampai usia 18 tahun, serta disabilitas. Terkait mekanisme pemberian pada lansia menjadi tugas Kemensos, tetapi kita akan integrasikan bagaimana caranya agar dalam satu kesatuan ini bisa diberikan di dalam satu daerah," ujar Dadan.
Ia menyebutkan, pada Januari 2026 saja, BGN sudah mengeluarkan anggaran sebesar Rp19,5 triliun.
Menurut dia, hal itu membuktikan MBG tidak hanya meningkatkan gizi, melainkan juga menggerakkan perekonomian di masyarakat karena uang dari APBN langsung turun menyasar masyarakat.
Baca juga: Prabowo: 99,99 Persen MBG Harus Dinyatakan Berhasil
"Sebagai contoh, ternyata wirausaha yang bergerak di bidang sabun ini banyak sekali sekarang karena kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu banyak, satu hari membutuhkan kurang lebih 25 liter sabun, jadi banyak wirausahawan baru yang bergerak untuk memproduksi sabun dan diuntungkan karena program ini," kata Dadan.
Dadan juga melaporkan, SPPG yang menyebabkan kasus keracunan dan melanggar standar operasional prosedur (SOP) akan diberi kartu kuning.
"Saya melihat ada SPPG yang akan kita berikan lampu kuning ya atau kartu kuning karena menyalahi prosedur yang lebih berat. Kemudian, kita akan evaluasi dan mungkin akan dihentikan untuk sementara agak lama yang diberikan kartu kuning," ucap Dadan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
