Komisi II DPR mulai menyerap aspirasi atau pandangan ahli sebelum menggodok revisi UU Pemilu. Dimulai dengan mendengarkan pendapat dari para ahli.
Salah satu ahli yang dihadirkan adalah Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar'iyah. Ia menilai, permasalahan Pemilu saat ini sangat kompleks seperti misalnya narasi yang memecah belah hingga politik uang.
“Konsekuensi yang hari ini gejala retaknya bangsa terbelah, fragmented, memproduksi kebencian, kebodohan kolektif, relawan buzzer yang berkelanjutan, enggak ada berhentinya, yang akhirnya mengakibatkan masalah kedaulatan,” ujarnya di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (3/2).
Chusnul mengatakan, pengaruh pemilik modal “bandar” dalam kontestasi pemilu langsung ini juga menjadi persoalan yang masih harus diatasi bersama. Ia menjelaskan, praktik-praktik saling sandera baik peserta maupun parpol pun masih terjadi.
“Peserta pemilu parpol disandera, saling sandra dominasi bandar, parpol menjadi partai between quote rental karena transaksi uang,” ungkapnya.
Selain itu, Chusnul juga menjelaskan mengenai penyelenggara dalam proses pemilu yang butuh anggaran besar. Menurutnya, setiap periode pemilu, logistik terus bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk.
“DPT (daftar pemilih tetap) adalah sumber manipulasi hasil pemilu. Ini penting posisinya ya. Sumber manipulasi salah satunya adalah DPT,” tuturnya.
“Logistik pemilu ini juga, KPU 2004 tiga kali pemilu biayanya 7,2 triliun, pemilihnya 155 jutaan ya. Sekarang tiga kali pemilu juga biayanya 76 triliun,”
Lebih jauh, Chusnul juga menyinggung soal Pilkada yang menurutnya konsep Pilkada langsung tidak ada Plt atau pengganti sementara kepala daerah dari Kemendagri karena akan menimbulkan abuse of power.
“Kalau kita percaya bahwa bener Wali kota, Bupati itu dipilih langsung, maka secara diametrik tidak boleh di-PLT-kan. Tahun 2024 ada 277-an PLT. Untuk apa? Abuse of power. Mestinya apa? Diperpanjang, bukan di-PLT-kan,” tuturnya.
Oleh karena itu, Chusnul yang juga eks Komisioner KPU itu memberikan pandangan perbaikan perlu dilakukan dari hal-hal terkecil, yakni pembinaan kader di parpol maupun pendidikan pemilih agar dalam praktik politik uang.
“Tugas partai politik itu sangat penting, harus memperbaiki internal parpol itu sendiri. Apakah dengan aturan, bagaimana, dan sebagainya, termasuk tadi masalah pendanaan. Jangan tergantung kepada bandar atau oligarki ekonomi. Habis itu apa? Dikuasai,” jelasnya.
“Untuk bisa mengembalikan pada perjanjian konstitusi, pemilu, dan hal-hal dengan etik moralitas serta cita-cita negara adil dan makmur, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bisa tercapai,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa tolok ukur pemimpin yang baik itu bukan hanya sebatas dari angka elektabilitas, tapi juga moral dan pengetahuan untuk memimpin rakyat Indonesia.
“Kita seringkali mengatakan Vox Populi Vox Dei, suara rakyat suara Tuhan. Tapi suara Tuhan dibeli 20.000, 100.000, atau berapa pun. Masa suara Tuhan boleh dibeli segitu? Demokrasi ala apa? Sila pertama Pancasila kita adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan Keuangan Yang Maha Kuasa,” pungkasnya.
