Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews, Jakarta
Sejumlah akademisi menilai sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung perlu dievaluasi secara serius, menyusul tingginya biaya politik dan maraknya kasus korupsi di tingkat daerah. Wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka sebagai alternatif yang dinilai lebih rasional dan efisien.
Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Dr. Nana Suryana, mengatakan tujuan utama Pilkada langsung untuk melahirkan kepala daerah berkualitas belum sepenuhnya tercapai.
Menurutnya, biaya politik yang sangat tinggi justru membuka ruang terjadinya korupsi sejak proses pencalonan.
"Mulai dari biaya mendapatkan rekomendasi partai, kampanye, sampai sengketa hukum, semuanya membutuhkan dana besar. Pada akhirnya kepala daerah terdorong untuk mengembalikan biaya politik tersebut," kata Nana dalam keterangan tertulis, yang diterima tvrinews.com, pada Selasa, 3 Februari 2026.
Ia menambahkan, negara telah menggelontorkan anggaran sangat besar untuk Pilkada langsung, namun hasilnya tidak sebanding dengan kualitas kepemimpinan di daerah. Data KPK menunjukkan terdapat 167 kepala daerah hasil Pilkada langsung yang terjerat kasus korupsi.
"Ini menunjukkan ada yang salah sejak awal. Proses yang mahal dan tidak sehat akan melahirkan kepemimpinan yang bermasalah," tegasnya.
Akademisi Universitas Siliwangi, Rino Sundawa Putra, menilai secara konstitusional, Pilkada melalui DPRD tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi. Menurutnya, sistem tersebut dapat diterapkan melalui revisi Undang-Undang Nomor 10 tentang Pemilu.
"Pilkada lewat DPRD tetap demokratis. Ini bukan wacana baru. Bahkan pernah muncul di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika politik uang dan konflik horizontal makin marak," ujar Rino.
Rino juga menyoroti rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada langsung sebagai sinyal menurunnya kepercayaan publik. Ia menilai Pilkada sering kali hanya menjadi ritual prosedural, sementara kekuatan modal jauh lebih menentukan hasil kontestasi.
"Yang dominan bukan lagi ideologi dan gagasan, tapi kekuatan kapital," jelasnya.
Senada, akademisi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dr. Asep Tamam, menilai Pilkada langsung kini lebih banyak berputar pada uang. Ia mengusulkan agar pemilihan kepala daerah melalui DPRD diterapkan setidaknya untuk satu periode sebagai bahan evaluasi.
"Banyak kepala daerah akhirnya hanya duduk, diam, dan diam-diam korupsi. Kalau prosesnya salah sejak awal, hasilnya juga akan bermasalah," ucap Asep.
Editor: Redaksi TVRINews
