Ketua MUI Harap Tokoh Islam Beri Pandangan Jujur soal Board of Peace ke Prabowo

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah tokoh agama di Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut turut dibahas soal bergabungnya Indonesia ke Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Tokoh agama yang hadir mulai dari Ketua Umum MUI Anwar Iskandar bersama jajaran pengurus MUI, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Jusuf Hamka alias Babah Alun, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muslimat NU Arifatul Choiri Fauzi, Ketua PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Ketua Umum DPP Hidayatullah Naspi Arsyad, Sekjen DPP Hidayatullah Nanang Noerpatria.

Terkait pertemuan itu, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, bersyukur Prabowo mengundang tokoh-tokoh itu. Menurutnya langkah ini membuka komunikasi yang baik antar presiden dengan masyarakat.

"Saya memang tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran saya kalau komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat luas tidak dilakukan, apalagi menyangkut soal yang sungguh sangat penting yaitu BoP dan keterlibatan Indonesia di dalamnya," kata Sudarnoto dalam keterangannya, Selasa (3/2).

Menurut Sudarnoto, jika tidak ada komunikasi macam ini, akan menimbulkan masalah serius di dalam negeri.

"Saya tidak ingin terjadinya keterbelahan, kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu saya senang, bersyukur atas keputusan presiden untuk mengundang para tokoh kunci hari ini," kata dia.

Sudarnoto berharap pertemuan itu bisa membuahkan hasil yang benar-benar bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia, Palestina, dan perdamaian dan keadilan global.

"Terkait dengan itu saya sangat berharap kepada semua tokoh umat untuk memanfaatkan momentum pertemuan ini dengan menyampaikan pandangan jujur dan kritis terkait dengan BoP dan keterlibatan Indonesia dalam BoP," ucapnya.

Hal itu, kata dia, sangat penting agar komitmen Indonesia dalam membela mewujudkan kemerdekaan Palestina dan dihukumnya Israel karena kejahatannya dilakukan melalui jalan diplomatik, politik yang sejalan dengan amanah pembukaan UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan hukum internasional.

Menurutnya, perwujudan perdamaian dan keadilan sangat mendesak, bukan hanya perdamaian dalam pengertian penghentian perang atau kontak senjata saja, tetapi keadilan harus dibuktikan.

"Dan Trump gagal membuktikan keadilan ini, nyatanya pasca-penandatanganan BoP pembunuhan masih dilakukan oleh Israel," ucapnya.

"Isu global peace and justice ini hemat saya fundamental yang saat ini justru diporak-porandakan oleh rezim Amerika. Sebagai negara cinta damai, pejuang kemerdekaan dan penghapus penjajahan, Indonesia harus tetap kokoh, konsisten dengan sikap bela Palestina untuk kemerdekaan Palestina dan untuk menghapus penjajahan termasuk yang dilakukan Israel dan didukung Amerika," lanjutnya.

Menurut Sudarnoto, ketidakadilan harus dilawan dengan berbagai cara yang beradab, termasuk mengembangkan dan memperkuat diplomasi yang bermartabat. Indonesia, menurutnya, dengan nilai-nilai luhur pancasila berpeluang untuk menunjukkan kemampuan mengembangkan diplomasi bermartabat. Sebab, hal itu sudah ditunjukkan sepanjang sejarah Indonesia.

"Tentu saya sangat berharap pertemuan presiden dan tokoh-tokoh Islam membuahkan hasil konstruktif untuk national interest dan untuk Gaza dan Palestina. Tentu juga untuk perdamaian dan keadilan," kata dia.

"Para tokoh Islam pun juga memiliki peluang yang baik untuk memandang persoalan ini secara kritis. Terima kasih Pak Presiden, Insyaallah kami selalu membersamai bapak untuk perjuangan kemerdekaan Palestina dan penghapusan penjajahan termasuk Israel," pungkasnya.