Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa sektor swasta memegang peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level yang lebih tinggi, termasuk target ambisius 8 persen.
Berdasarkan data pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dalam Produk Domestik Bruto (PDB), hampir seluruh investasi di Indonesia berasal dari sektor swasta, sementara kontribusi pemerintah dan BUMN masih relatif kecil.
Mari menjelaskan, PMTB mencerminkan kontribusi investasi terhadap PDB. Dari angka tersebut terlihat jelas bahwa sektor swasta menjadi tulang punggung utama pembentukan investasi nasional.
“Jadi, ketika Anda melihat angka PDB dan kontribusi investasi terhadap PDB, angka tersebut disebut pembentukan modal tetap bruto. Dan Anda dapat melihat bahwa rata-rata sektor swasta menyumbang hampir 90 persen dari total investasi,” kata Mari dalam acara Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La, Selasa (3/2).
Dia menekankan, meskipun peran perusahaan negara terus tumbuh, porsinya masih jauh lebih kecil dibandingkan sektor swasta. Hal yang sama juga berlaku untuk belanja pemerintah yang kontribusinya terhadap investasi nasional masih terbatas.
Menurut Mari, fakta ini menunjukkan bahwa upaya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi tidak bisa hanya bertumpu pada belanja negara atau ekspansi perusahaan negara. Kunci utama ada pada peningkatan investasi swasta yang berkelanjutan dan berkualitas, terutama untuk menciptakan lapangan kerja yang layak.
“Jika kita ingin memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi, baik itu 6 persen atau 8 persen, dan menciptakan lapangan kerja, kuncinya adalah menciptakan lapangan kerja dan pekerjaan yang layak, kita perlu meningkatkan investasi sektor swasta,” ungkapnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan investasi tidak cukup hanya dari sisi jumlah. Kualitas investasi, khususnya yang mampu mendorong produktivitas, menjadi tantangan utama perekonomian Indonesia saat ini. Selama lebih dari dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran 5 persen.
Mari Elka menilai stagnasi tersebut tidak terlepas dari struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor-sektor dengan nilai tambah rendah, terutama yang berbasis sumber daya alam.
“Selama 25 tahun terakhir, pertumbuhan kita hanya 5 persen,” kata dia.
Dia menambahkan, ketergantungan terhadap sumber daya alam memang memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi membatasi peningkatan produktivitas dalam jangka panjang. Kondisi inilah yang membuat Indonesia masih berada dalam jebakan pendapatan menengah.
Di tengah tantangan tersebut, Mari melihat peluang besar justru datang dari transisi global, khususnya terkait perubahan iklim, transisi energi, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Menurutnya, agenda hijau bukan sekadar kewajiban, melainkan bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Transisi ini dalam hal perubahan iklim dan transisi energi dan sebagainya yang harus kita dukung dan infrastruktur berkelanjutan sebenarnya adalah kisah pertumbuhan. Ini adalah kisah investasi dan kisah pertumbuhan,” tutur Mari.
Selain tantangan struktural domestik, Mari juga menyoroti meningkatnya ketidakpastian global yang semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, perlambatan ekonomi China, hingga penggunaan instrumen ekonomi sebagai alat tekanan politik menjadi risiko nyata bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
Menurut dia, ketidakpastian global saat ini tidak lagi sekadar isu perdagangan, tetapi telah menyentuh aspek keamanan dan geopolitik internasional.
Meski demikian, di balik meningkatnya risiko global, Indonesia dan kawasan ASEAN justru memiliki peluang untuk menarik investasi melalui pergeseran rantai pasok global. Berdasarkan survei sektor swasta yang dilakukan dalam konteks Laporan Geoekonomi ASEAN, banyak perusahaan global masih melihat ASEAN sebagai tujuan investasi yang menarik.
“Sekitar 60 persen mengatakan bahwa kami masih terus berekspansi di ASEAN dengan melakukan relokasi, diversifikasi, pengadaan dari berbagai sumber,” kata dia.
Mari menekankan, agar peluang tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan, Indonesia harus serius melakukan deregulasi dan reformasi struktural, terutama dalam memperbaiki iklim investasi, kepastian hukum, serta efisiensi perizinan dan perdagangan internasional. Tanpa reformasi yang konsisten, target pertumbuhan tinggi berisiko sulit tercapai.
