JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) membuka Posko Pelayanan Alih Kelola Blok 15 atau lahan eks Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat.
Posko ini disiapkan untuk mendata dan melayani karyawan serta vendor yang terdampak rencana eksekusi pengosongan lahan yang selama ini dikelola oleh PT Indobuildco.
Posko tersebut dibentuk sebagai langkah pemerintah untuk memastikan kepastian dan perlindungan bagi para pekerja di tengah proses hukum yang akan memasuki tahap eksekusi.
Baca juga: Pemerintah Menilai PTUN Tak Batalkan Pengosongan Lahan Hotel Sultan
PPKGBK menyatakan, pendataan ini menjadi dasar untuk membuka peluang penyerapan kembali tenaga kerja oleh manajemen baru.
Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan, posko mulai dibuka untuk umum guna menampung seluruh pihak yang berkegiatan di Blok 15, termasuk pekerja dan mitra usaha.
"Posko ini kami terbuka semenjak hari ini bagi para pihak terutama yang berada di Blok 15, baik yang memesan tempat, yang bekerja, dan juga berhubungan dengan vendor, silakan datang ke sini," ujar Rakhmadi dalam konferensi pers di lokasi, Selasa.
Rakhmadi menjelaskan, pendataan dilakukan untuk mengetahui secara rinci aktivitas kerja dan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang selama ini terlibat di Blok 15. Data tersebut akan menjadi dasar bagi PPKGBK dalam proses alih kelola dan optimalisasi kawasan ke depan.
Tujuannya adalah untuk mengetahui data tenaga kerja agar mereka bisa diserap kembali sebagai pekerja di bawah naungan manajemen baru oleh PPKGBK.
"Kami juga ingin memastikan nanti ke depannya optimalisasi ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi dan memastikan bahwa ke depannya kami ingin merangkul semua pihak terutama SDM yang ada di sana," jelas Rakhmadi.
Baca juga: Pemerintah Berencana Kembangkan Kawasan GBK usai Lahan Hotel Sultan Jadi Aset Negara
Posko Pelayanan Alih Kelola Blok 15 beroperasi setiap hari mulai pukul 11.00 WIB hingga 20.00 WIB dan berlokasi di Gedung Parkir A GBK, tepat di depan Istora Senayan.
Pada tahap awal, posko akan dibuka selama 10 hari, dengan kemungkinan perpanjangan sesuai kebutuhan pendataan.
"Jadi hari ini merupakan langkah awal kita memulai sebagai pra-pembukaan, resminya besok. Jadi bisa resmi dibuka dari jam 11 pagi hingga jam 8 malam setiap hari," kata Rakhmadi.
PPKGBK meminta karyawan maupun vendor yang datang ke posko untuk membawa dokumen pendukung yang valid guna keperluan verifikasi. Dokumen tersebut antara lain KTP, kontrak kerja, bukti hubungan kerja sama dengan manajemen lama, serta dokumen perjanjian pekerjaan lainnya.
"Kami ingin nanti yang datang ke sini menyiapkan diri seperti biodata, kemudian KTP, hal-hal administrasi mereka dengan kontrak kerja mereka bagaimana, kemudian hubungan-hubungan tenaga kerjanya bagaimana. Nah itu kita perlu data semua," ucapnya.
Rakhmadi menegaskan, PPKGBK akan berupaya menyerap secara maksimal para karyawan yang saat ini bekerja di bawah PT Indobuildco, sepanjang memenuhi persyaratan dan kebutuhan operasional ke depan.
Baca juga: Respons Pemerintah Atas Putusan PN Jakpus Soal Sengketa Lahan Hotel Sultan
