Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan dunia usaha perlunya menempatkan lingkungan hidup sebagai fondasi dasar mengingat besarnya biaya kerugian dan pemulihan yang ditimbulkan ketika terjadi bencana dengan faktor aktivitas manusia.
Dalam ESG Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa, Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif mengingatkan bahwa banjir di Sumatera maupun longsor di Cisarua dipengaruhi juga aktivitas manusia tidak mempertimbangkan krisis iklim yang dapat menyebabkan kemunculan fenomena alam, termasuk peningkatan cuaca ekstrem.
Baca juga: Menteri LH ingatkan peran rumah tangga untuk selesaikan darurat sampah
"Kita perlu kolaborasi untuk menyadarkan kita semua apapun usaha ekonomi yang kita lakukan tanpa mengedepankan lingkungan sebagai fondasi utama yang terjadi ongkos pemulihannya, ongkos kerusakannya cukup sangat mahal," kata Hanif.
Dia merujuk kepada perhitungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang pada awal Desember 2025 memperkirakan total anggaran untuk pemulihan kerusakan akibat banjir Sumatera dapat mencapai Rp51,82 triliun.
Jumlah itu belum memasukkan kerugian akibat bencana di tiga provinsi di Sumatera. Dengan Center of Economic and Law Studies (Celios) memberikan taksiran nilai kerugian mencapai sekitar Rp68,67 triliun.
Dia mengingatkan bahwa jumlah tersebut hanya memberikan gambaran terkait kerugian materiil. Belum mempertimbangkan kehilangan tidak terhingga, karena korban jiwa mencapai 1.204 orang, berdasarkan data BNPB sampai Selasa (3/2).
Baca juga: Menteri LH ungkap faktor tambahan penyebab longsor di Bandung Barat
Baca juga: KLH kaji izin lingkungan di Sumatera tindaklanjuti keputusan Presiden
"Kita mengimbau kepada perusahaan, kepada seluruh masyarakat Indonesia sudah waktunya kita kembali meneguhkan diri kepada bangsa yang mampu menghadapi semua tantangan dalam pembangunan ini. Tidak hanya tantangan berupa fisik, namun tantangan yang juga menjadi global dan kita menjadi salah satu terdepan korbannya, yaitu perubahan iklim," tuturnya.
Dia mengajak seluruh lapisan masyarakat termasuk dunia usaha untuk mengejawantahkan langkah mitigasi dan adaptasi secara nyata dan tidak berhenti di dalam forum-forum serta diskusi.
Dalam ESG Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa, Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif mengingatkan bahwa banjir di Sumatera maupun longsor di Cisarua dipengaruhi juga aktivitas manusia tidak mempertimbangkan krisis iklim yang dapat menyebabkan kemunculan fenomena alam, termasuk peningkatan cuaca ekstrem.
Baca juga: Menteri LH ingatkan peran rumah tangga untuk selesaikan darurat sampah
"Kita perlu kolaborasi untuk menyadarkan kita semua apapun usaha ekonomi yang kita lakukan tanpa mengedepankan lingkungan sebagai fondasi utama yang terjadi ongkos pemulihannya, ongkos kerusakannya cukup sangat mahal," kata Hanif.
Dia merujuk kepada perhitungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang pada awal Desember 2025 memperkirakan total anggaran untuk pemulihan kerusakan akibat banjir Sumatera dapat mencapai Rp51,82 triliun.
Jumlah itu belum memasukkan kerugian akibat bencana di tiga provinsi di Sumatera. Dengan Center of Economic and Law Studies (Celios) memberikan taksiran nilai kerugian mencapai sekitar Rp68,67 triliun.
Dia mengingatkan bahwa jumlah tersebut hanya memberikan gambaran terkait kerugian materiil. Belum mempertimbangkan kehilangan tidak terhingga, karena korban jiwa mencapai 1.204 orang, berdasarkan data BNPB sampai Selasa (3/2).
Baca juga: Menteri LH ungkap faktor tambahan penyebab longsor di Bandung Barat
Baca juga: KLH kaji izin lingkungan di Sumatera tindaklanjuti keputusan Presiden
"Kita mengimbau kepada perusahaan, kepada seluruh masyarakat Indonesia sudah waktunya kita kembali meneguhkan diri kepada bangsa yang mampu menghadapi semua tantangan dalam pembangunan ini. Tidak hanya tantangan berupa fisik, namun tantangan yang juga menjadi global dan kita menjadi salah satu terdepan korbannya, yaitu perubahan iklim," tuturnya.
Dia mengajak seluruh lapisan masyarakat termasuk dunia usaha untuk mengejawantahkan langkah mitigasi dan adaptasi secara nyata dan tidak berhenti di dalam forum-forum serta diskusi.
