Arif Fathoni Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya menilai Surabaya punya posisi strategis mendukung agenda ketahanan pangan nasional, dengan mengoptimalkan kawasan tambak di timur Surabaya.
Kesimpulannya itu sesuai arahan Prabowo Subianto Presiden RI dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).
“Salah satu fondasi utama yang ditekankan Presiden adalah ketahanan pangan. Indonesia harus membangun kekuatan sendiri, sesuai prinsip politik luar negeri nonblok,” ujarnya, Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, pemnda harus menerjemahkan arahan itu secara konkret. Surabaya memiliki modal wilayah dan infrastruktur untuk mengambil peran penting, khususnya melalui optimalisasi kawasan timur Surabaya.
Di kawasan timur, sebagian besar warga berprofesi sebagai petani tambak yang selama ini menghadapi persoalan kualitas air yang tercemar limbah rumah tangga hingga buruknya akses distribusi.
“Petani tambak itu mengeluhkan kualitas air dari hulu sungai yang tercemar. Maka ini tidak bisa ditangani parsial, harus dari hulu sampai hilir,” tegasnya.
Ia menekankan tambak-tambak di kawasan timur Surabaya berpotensi besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional, terutama untuk memenuhi kebutuhan protein.
Menurut Fathoni, Surabaya tidak mungkin berkontribusi pada produksi beras, namun dapat mengambil peran penting dalam penyediaan protein hewani seperti udang dan bandeng.
“Program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden pasti menyerap kebutuhan protein yang sangat besar. Nah, Surabaya bisa berkontribusi di situ, lewat pemanfaatan kawasan timur sebagai sentra perikanan,” jelasnya.
Fathoni menilai untuk mengoptimalkan kontribusi itu pemerintah harus hadir mengatasi sulitnya akses jalan menuju tambak serta ketiadaan fasilitas penunjang pascapanen, yang membuat petani tambak kerap dipermainkan tengkulak.
“Pemerintah harus hadir. Akses jalan ke tambak harus dibangun, dan yang tidak kalah penting adalah penyediaan cold storage. Saat panen, petani tidak lagi bingung menyimpan hasilnya dan tidak dipaksa menjual murah,” katanya.
Selain sektor pangan, Fathoni juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tidak boleh semata-mata diposisikan sebagai agen ekonomi penghasil dividen, melainkan agen pembangunan.
“BUMD itu agen pembangunan. Artinya harus ada subsidi silang. Membangun rumah untuk masyarakat menengah ke atas, keuntungannya digunakan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah agar tetap bisa menjangkau hunian,” ujarnya.
Kemudian peran Surabaya dalam mendukung agenda zero waste dan kemandirian energi, yang juga menjadi prioritas Presiden.
“Dengan posisi Wali Kota Surabaya sebagai Ketua Umum APEKSI, saya yakin pengalaman Surabaya dalam pengelolaan sampah sudah dan akan terus dibagikan ke daerah lain,” ucapnya. (lta/ham)
