Jakarta, tvOnenews.com – Indonesia disebut menjadi salah satu target kejahatan scam digital berskala global.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menilai maraknya penipuan lintas negara membuat pihaknya harus memperkuat pelacakan aliran dana.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).
Ivan menjelaskan, kejahatan scam saat ini tidak lagi bersifat lokal, melainkan melibatkan jaringan lintas negara dengan pola yang semakin kompleks, mulai dari business email compromise, romance scams, hingga investment scams.
Salah satu langkah yang dilakukan oleh PPATK untuk menangani maraknya kejahatan keuangan ini yakni dengan melakukan kerja sama internasional.
“Penguatan kerja sama internasional dengan lembaga intelijen keuangan negara lain terus ditingkatkan melalui penandatanganan nota kesepahaman, pelaksanaan joint analysis, pertukaran 181 informasi terkait dengan business email compromise, romance scams, investment scams yang saat ini sedang marak di Indonesia,” ungkap Ivan.
Menurutnya, pertukaran ratusan informasi intelijen keuangan tersebut dilakukan untuk melacak arus dana hasil kejahatan yang bergerak cepat melintasi batas negara dan sistem keuangan global.
Selain pertukaran informasi, PPATK juga aktif menelusuri aset hasil tindak pidana keuangan yang disembunyikan di luar negeri. Upaya ini dilakukan melalui berbagai mekanisme kerja sama internasional.
“Selain itu, penguatan kerja sama internasional dengan lembaga intelijen keuangan negara lain terus ditingkatkan,” ucap Ivan.
Dalam dua tahun terakhir, PPATK juga memfasilitasi mekanisme cepat penyelamatan aset lintas negara melalui jalur internasional, termasuk kerja sama dengan Interpol.
“Dalam 2 tahun terakhir memfasilitasi 18 permintaan mekanisme cepat penyelamatan melalui Interpol I-GRIP,” katanya.
Ivan menegaskan, penguatan kerja sama global tersebut sejalan dengan upaya Indonesia memperkuat posisi dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme internasional.
“PPATK bersama kementerian dan lembaga terkait berhasil memperkuat posisi melalui peningkatan kepatuhan dan efektivitas Indonesia terhadap rekomendasi FATF,” ujarnya.
Ia menyebut, peningkatan kepatuhan Indonesia terhadap standar Financial Action Task Force (FATF) menjadi faktor penting dalam mempersempit ruang gerak kejahatan keuangan lintas negara.
