Jakarta, VIVA – Kabar mengenai seorang WNI di Dubai yang memiliki mobil mewah tanpa beban pajak kendaraan tahunan sempat menghebohkan media sosial. Banyak orang tidak menyangka bahwa ada sistem kepemilikan unit yang jauh lebih simpel dan murah dibandingkan di Indonesia.
Ternyata Dubai bukan satu-satunya tempat di dunia yang membebaskan warganya dari iuran pajak kendaraan setiap tahun. Beberapa negara lain juga menerapkan kebijakan serupa untuk menarik minat investasi atau karena kekayaan sumber daya alamnya.
Dari penelusuran VIVA Otomotif pada Selasa 3 Februari 2026, salah satu tetangga dekat kita, Brunei Darussalam, menerapkan sistem yang sangat memanjakan para pemilik kendaraan pribadi. Berkat hasil minyak bumi yang melimpah, pemerintah setempat tidak memungut pajak penghasilan maupun pajak kendaraan tahunan dari penduduknya.
Di Timur Tengah, Arab Saudi dan Qatar juga dikenal sebagai surga bagi para pecinta otomotif karena kebijakan pajak yang longgar. Pemilik mobil di sana hanya perlu membayar biaya registrasi di awal pembelian tanpa perlu pusing memikirkan tagihan pajak di tahun-tahun berikutnya.
Beralih ke benua Eropa, Estonia pernah menjadi sorotan karena menjadi salah satu negara yang tidak menerapkan pajak kendaraan bermotor. Meskipun belakangan mulai ada diskusi mengenai aturan baru, sistem tanpa pajak ini telah lama membantu mobilitas masyarakat di sana menjadi lebih efisien.
Ada juga Monako, negara kecil yang sangat identik dengan gaya hidup mewah dan deretan mobil supercar di jalanannya. Monako membebaskan pajak pendapatan dan pajak kendaraan tahunan, sehingga banyak orang kaya dunia memilih tinggal di sana bersama koleksi mobilnya.
Beberapa negara di Kepulauan Karibia, seperti Bahama dan Kepulauan Cayman, juga tidak mengenal istilah pajak kendaraan tahunan dalam kamus mereka. Negara-negara ini lebih mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata dan perbankan internasional untuk membiayai infrastruktur jalan raya.
Meski tidak ada pajak tahunan, negara-negara tersebut biasanya tetap mewajibkan pemilik kendaraan untuk memiliki asuransi dan melakukan uji kelayakan berkala. Namun, biaya asuransi dan administrasi tersebut nilainya jauh lebih masuk akal dibandingkan pajak progresif yang umum ditemukan di negara lain.

/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fphoto%2Fori%2F2026%2F02%2F02%2Ffaf08d34-749b-42f6-9e14-f954ad9e056c.jpg)



