Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pihaknya menarik utang luar negeri untuk memasang alat deteksi gempa dan tsunami.
Hal itu disampaikan Suharyanto dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR. Mulanya, Suharyanto memaparkan bahwa kendala BNPB adalah keterbatasan anggaran.
“Kami tidak hanya bisa mengeluh kemudian tidak bekerja, kami berupaya untuk terus meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana dalam aspek pencegahan atau mitigasi antara lain karena APBN terbatas, kami pun berupaya untuk dapat disetujui mendapat alokasi pinjaman luar negeri,” ujar Suharyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (3/2).
“Alhamdulillah dalam 5 tahun terakhir ini ada beberapa yang sudah disetujui pinjaman luar negeri ini pun untuk meningkatkan kemampuan BNPB dalam pra bencana atau pencegahan,” lanjutnya.
Suharyanto mengatakan, BNPB menarik utang sebesar Rp 949 miliar untuk memasang alat deteksi gempa dan tsunami.
“Kami mendapatkan PLN (pinjaman luar negeri) sejumlah Rp 949.168.712.486, ini kami bangun di masing-masing bidang kalau sudah tingkat daerah mungkin di level dapil-dapilnya sekarang sudah kayak bantu beberapa di 34 provinsi, 34 kabupaten/kota ada pusat pengendalian operasi,” tuturnya.
Suharyanto menyebutkan, alat deteksi gempa dan tsunami tersebut bekerja dengan sensor yang terpasang apabila terjadi bencana. Sensor itu mengirim sinyal ke pusat pengendalian operasi kepada BPBD.
“Artinya walaupun masih banyak kekurangan kelemahan untuk mitigasi terkait bencana gempa bumi dan tsunami, Negara Republik Indonesia sudah punya beberapa Destana (desa tangguh bencana) dan beberapa peralatan yang apabila nanti ke depan mudah-mudahan tidak terjadi, apabila terjadi tsunami paling tidak kita bisa meminimalkan kerusakan dan jumlah korban,” pungkasnya.
