Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pesan kuat soal independensi Bank Indonesia (BI) yang disanksikan. Terutama setelah Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto, terpilih menjadi deputi gubernur BI.
Purbaya menekankan bahwa dirinya meyakini bahwa Thomas memiliki kemampuan untuk berada di jajaran petinggi bank sentral.
"Dia memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjadi anggota wakil gubernur. Saya rasa dia tidak kalah dengan wakil gubernur lainnya di bank sentral saat ini," katanya saat menjadi pembicara di IES IBC 2026 di Shangrila, Selasa (3/2/2026).
Purbaya juga menjawab soal orang fiskal yang ditaruh di 'kandang' moneter, dianggapnya tidak akan memengaruhi independensi bank sentral dan ini merupakan praktik umum global.
"Jadi, bahkan dalam kondisi saat ini, saya selalu dapat mengirim orang-orang saya ke rapat kebijakan bank sentral. Itu tidak berarti kita mengancam independensi bank sentral dengan melakukan hal seperti itu," imbuhnya.
"Karena Jepang juga mempraktikkan hal yang sama. Mungkin negara lain juga mempraktikkan hal yang sama. Bahkan, kita mengadopsi kebijakan semacam itu, peraturan semacam itu dari Jepang, Selandia Baru, dan negara-negara lain," sambung Purbaya.
Purbaya juga menampik bahwa dirinya melakukan intervensi kebijakan melalui Thomas yang masuk ke BI sebagai lembaga yang terpisah dari pemerintahan.
"Apakah saya akan campur tangan dengan kebijakan bank sentral atau tidak? Atau apakah saya akan menggunakan Tommy sebagai boneka untuk mengendalikan bank sentral dari jarak jauh atau tidak? Anda dapat melihatnya dengan mudah. Saya tidak akan melakukan itu," tegas Purbaya
Dirinya mencontohkan kejadian untuk menjelaskan dengan contoh lebih konkrit soal bentuk intervensi pemerintah kepada BI. Namun kejadian tersebut pun urung dilakukan.
"Kami akan tetap independen, ya. Kami akan tetap independen. Di masa lalu, selama krisis COVID 2021, ada pemikiran untuk menghapus bank sentral dan memecat setiap bankir sentral pada saat itu dan menggantinya dengan yang baru. (Kalau pembubaran terjadi) Itu akan menjadi intervensi," ungkap Menkeu.
Kebijakan saat ini kembali ditekankan oleh Menkeu Purbaya bahwa sudah dilakukan sesuai aturan dan praktik global.
"Kita bermain sesuai aturan. Kita bermain sesuai hukum. Kita bermain menggunakan praktik terbaik global dalam bank sentral dan kebijakan fiskal. Saya cukup pintar untuk memahami itu."
(haa/haa)
