REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Praktisi perbankan syariah Imam Teguh Saptono mengusulkan penerapan QRIS halal sebagai langkah strategis membangun ekosistem ekonomi syariah yang utuh, mulai dari transaksi sehari-hari hingga pengelolaan dana sosial Islam seperti zakat, infak, dan sedekah.
Menurut Imam, yang juga Direktur Utama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, selama ini produk halal banyak diperdagangkan dan dibayar lewat sistem pembayaran konvensional. Akibatnya, nilai tambah dari ekosistem syariah tidak terwujud secara penuh.
- Kemenag: Guru Honorer Madrasah yang belum Tersertifikasi Tetap Diperhatikan
- Bergabung ke Foom, Arief Muhammad Komitmen Perkuat Identitas Brand
- Tidak Miliki Izin Usaha, Tambak Udang di Lombok Timur Ditutup Sementara
“Produknya halal, tapi pembayarannya lewat kanal umum. Jadi ekosistem syariahnya tak pernah terbentuk benar-benar,” kata Imam dalam wawancara khusus bersama Republika beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, QRIS halal akan mengarahkan transaksi produk bersertifikat halal langsung ke rekening atau instrumen pembayaran berbasis syariah. Dengan demikian, kehalalan tak hanya pada barang/jasa, tapi juga pada proses transaksinya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Imam menilai sistem pembayaran adalah titik masuk paling realistis untuk mendorong inklusi keuangan syariah karena langsung bersentuhan dengan kebiasaan masyarakat sehari-hari.
“Kalau mau inklusi bergerak cepat, mulai dari pembayaran. Itu yang paling dekat dengan perilaku orang,” ujarnya.
Lebih lanjut, QRIS halal juga membuka peluang integrasi dengan dana sosial Islam. Dalam satu transaksi, nasabah bisa langsung menyalurkan zakat, infak, atau sedekah secara otomatis, sehingga keuangan dan filantropi syariah berjalan seiring.
Isu kesenjangan inklusi ini juga mencuat dalam FGD yang digelar di Kantor Republika pekan lalu. Anggota Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Masyita menyoroti, peningkatan literasi keuangan syariah belum diikuti peningkatan penggunaan produk dan layanan syariah secara nyata oleh masyarakat.
Menurut Dian, masih ada jarak antara pemahaman dan praktik. Dibutuhkan instrumen kebijakan yang mampu mengubah literasi menjadi transaksi riil.
Sebelumnya, Imam juga menyebut keberadaan Danantara sebagai langkah positif memperkuat pembiayaan nasional.
Namun, tanpa integrasi dengan sistem transaksi syariah, dampaknya terhadap industri keuangan syariah dinilai belum maksimal. “Danantara sudah jalan dan itu bagus. Tapi untuk gerakkan industri syariah, butuh instrumen yang menyentuh transaksi harian,” katanya.
Imam menekankan, tanpa orkestrasi kebijakan yang menghubungkan sertifikasi halal, sistem pembayaran, dan keuangan syariah, potensi besar ekonomi halal nasional sulit menciptakan efek pengganda yang signifikan. Usulan QRIS halal ini diharapkan bisa menjadi katalisator nyata untuk mempercepat inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat yang semakin sadar akan nilai-nilai halal dalam kehidupan sehari-hari.
