DPRD Nilai Surabaya Berpeluang Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Sektor Perikanan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menilai Surabaya memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam penguatan ketahanan pangan nasional, terutama melalui pengembangan sektor perikanan dan pengelolaan kawasan tambak di wilayah timur kota.

Pandangan tersebut disampaikan setelah mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Sentul, Bogor, Senin (2/2).

BACA JUGA: Respons Hasto Soal Isu Korupsi Elite Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD

Forum tersebut menentukan arah kebijakan nasional yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu sektor strategis di tengah situasi global yang kian tidak menentu. Dalam forum itu, pemerintah pusat menekankan pentingnya kemandirian bangsa dalam menghadapi potensi gejolak geopolitik dan ekonomi dunia.

“Salah satu fondasi utama yang ditekankan Presiden adalah ketahanan pangan. Indonesia harus membangun kekuatan sendiri, sesuai prinsip politik luar negeri nonblok,” ujar legislator yang akrab disapa Mas Toni ini pada, Selasa (3/2).

BACA JUGA: Massa Tolak Relokasi RPH Pegirian Ditemui DPRD Surabaya, Janji Buka Ruang Dialog

Toni menilai, arahan tersebut menuntut peran aktif pemerintah daerah agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan dalam langkah konkret di tingkat lokal. Menurutnya, Surabaya memiliki modal wilayah dan infrastruktur yang memungkinkan kota ini mengambil peran strategis, khususnya melalui optimalisasi kawasan timur.

Kawasan timur Surabaya, lanjutnya, tidak hanya diproyeksikan sebagai wilayah pengembangan kota, tetapi juga memiliki fungsi ekologis sebagai paru-paru kota. Di wilayah ini pula, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari sektor perikanan tambak.

BACA JUGA: Prabowo Umumkan Swasembada Pangan, PT SGN Siap Kawal Swasembada Gula

Walakin, Toni mengungkapkan para petani tambak masih menghadapi berbagai persoalan klasik yang belum tertangani secara menyeluruh, mulai dari pencemaran kualitas air akibat limbah rumah tangga hingga keterbatasan akses distribusi.

“Petani tambak itu mengeluhkan kualitas air dari hulu sungai yang tercemar. Maka ini tidak bisa ditangani parsial, harus dari hulu sampai hilir,” tuturnya.

Dia menilai, potensi tambak di kawasan timur Surabaya sangat besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional, terutama dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani. Menurutnya, Surabaya perlu mengambil posisi yang realistis dalam peta pangan nasional.

“Program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden pasti menyerap kebutuhan protein yang sangat besar. Nah, Surabaya bisa berkontribusi di situ, lewat pemanfaatan kawasan timur sebagai sentra perikanan,” jelasnya.

Meski demikian, Toni menekankan potensi tersebut tidak akan optimal tanpa kehadiran negara melalui kebijakan dan pembangunan infrastruktur yang memadai. Dia menyoroti sulitnya akses jalan menuju kawasan tambak serta ketiadaan fasilitas pascapanen yang membuat petani kerap berada pada posisi lemah saat panen.

“Pemerintah harus hadir. Akses jalan ke tambak harus dibangun, dan yang tidak kalah penting adalah penyediaan cold storage. Saat panen, petani tidak lagi bingung menyimpan hasilnya dan tidak dipaksa menjual murah,” katanya.

Selain sektor pangan, Fathoni juga menyinggung peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung pembangunan sosial. Dia menilai transformasi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) menjadi BUMD harus diarahkan untuk memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“BUMD itu agen pembangunan. Artinya harus ada subsidi silang. Membangun rumah untuk masyarakat menengah ke atas, keuntungannya digunakan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah agar tetap bisa menjangkau hunian,” ujarnya.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari sandang, pangan, hingga papan, merupakan mandat negara yang harus dijalankan secara konsisten. Karena itu, percepatan pembangunan rumah susun dan hunian layak, termasuk proyek rumah tsunami, perlu mendapat perhatian serius.

Toni juga mengaitkan kesiapan Surabaya dalam mendukung agenda lingkungan dan kemandirian energi. Dia menilai Surabaya memiliki keunggulan karena telah memiliki fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.

“Dengan posisi Wali Kota Surabaya sebagai Ketua Umum APEKSI, saya yakin pengalaman Surabaya dalam pengelolaan sampah sudah dan akan terus dibagikan ke daerah lain,” ucapnya.

Dia pun meyakini Surabaya berpeluang menjadi percontohan nasional dalam percepatan implementasi program zero waste di berbagai kota.

“Kalau itu bisa ditularkan, maka program zero waste yang dicanangkan Presiden bisa melompat lebih cepat,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha