JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengakui anggaran mitigasi bencana terbilang terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan peralatan, BNPB pun harus menarik utang luar negeri.
Hal itu disampaikan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).
"Menjadi tantangan dan kendala kami adalah dari segi anggaran. Kenapa demikian? Karena dalam 5 tahun terakhir anggaran pencegahan BNPB ini relatif sangat terbatas. Kami laporkan mitigasi bencana berkisar Rp17-19 miliar per tahun. Tentu saja ini sangat kecil," ucap Suharyanto.
Namun, ia menyatakan, pihaknya tak akan mengeluh dengan kondisi tersebut. "Karena APBN terbatas, kami pun berupaya untuk dapat disetujui mendapat alokasi pinjaman luar negeri (PLN)," ucap Suharyanto.
"Alhamdulillah dalam 5 tahun terakhir ini ada beberapa yang sudah disetujui PLN ini pun untuk meningkatkan kemampuan BNPB dalam prabencana atau pencegahan," tuturnya.
Suharyanto menjelaskan menarik utang sebesar Rp 949 miliar. Dana ini, kata dia, difokuskan untuk membangun sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana geologi, seperti gempa bumi dan tsunami yang kerap terjadi di Indonesia.
“Kami mendapatkan PLN sejumlah Rp949.168.712.486. Ini kami bangun di masing-masing bidang kalau sudah tingkat daerah mungkin di level dapil-dapilnya sekarang sudah kayak bantu beberapa di 34 provinsi, 34 kabupaten/kota ada pusat pengendalian operasi,” tuturnya.
