Demutualisasi BEI Berpotensi Tarik Investor Asing Jadi Pemegang Saham

Rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka peluang bagi investor asing untuk menjadi pemegang saham bursa.

IDXChannel - Rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka peluang bagi investor asing untuk menjadi pemegang saham bursa.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pengaturan kepemilikan saham bursa efek akan diatur melalui struktur kelembagaan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang tengah disusun. Sehingga masih ada ruang bagi investor asing untuk membeli saham bursa efek namun ada pembatasan.

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan RPP demutualisasi saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah, dengan OJK terlibat aktif dalam proses perumusan sesuai mekanisme yang berlaku.

"RPP-nya sedang dalam pembahasan. OJK dilibatkan dan terus melakukan pembahasan di tingkat perumus," ujar Hasan di Jakarta Selasa (3/2/2026).

Hasan menjelaskan, khusus RPP demutualisasi Bursa Efek, pemerintah akan melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum aturan tersebut diundangkan. Proses tersebut merupakan bagian dari siklus pembentukan regulasi, termasuk konsultasi publik.

"Khusus terkait RPP demutualisasi Bursa Efek, nanti akan dikonsultasikan kepada Parlemen, kepada DPR. Sebelum diundangkan, akan ada siklus konsultasi dan pembahasan bersama pemerintah," tuturnya.

Terkait kepemilikan oleh investor asing, termasuk sovereign wealth fund (SWF), Hasan menegaskan RPP demutualisasi tidak akan mengatur secara detail jenis atau tipe investor asing tertentu. Regulasi tersebut akan difokuskan pada pengaturan struktur dan kategori kelembagaan kepemilikan.

"Rasanya tidak serinci itu. Yang akan dilakukan adalah pengaturan strukturnya. Mungkin ada kategori untuk struktur kelembagaan, termasuk alokasi yang diizinkan untuk investor asing," kata Hasan.

Lebih lanjut, Hasan menekankan bahwa sebelum ditetapkan, RPP demutualisasi juga akan melalui proses meaningful participation dengan publik serta konsultasi lanjutan dengan DPR, guna memastikan regulasi yang dihasilkan matang dan dapat diterima seluruh pemangku kepentingan.

"Nanti pada saatnya akan dimintakan meaningful participation kepada publik, lalu konsultasi dengan Parlemen, dan setelah lengkap serta dirasakan final, baru akan diundangkan," katanya.

(kunthi fahmar sandy)