Lubang Raksasa di Aceh Tengah, Pergerakan Tanah yang Terus Mengancam

Lubang raksasa di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tidak muncul tiba-tiba. Itu adalah fenomena pergerakan tanah dipicu aktivitas geologi dan diperparah kondisi cuaca serta alam sekitar dalam 25 tahun terakhir.

Pergerakan tanah itu diprediksi akan terus terjadi dan mengancam keberadaan fasilitas umum, lahan pertanian, hingga permukiman masyarakat. Langkah mitigasi harus segera dilakukan untuk meminimalkan dampak yang lebih besar timbul di kemudian hari.

Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Ikhlas, saat dihubungi dari Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (3/2/2026), mengatakan, lubang raksasa yang berada di Kampung Pondok Balek, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, itu memang viral baru-baru ini. Namun, fenomenanya tidak terjadi dalam waktu singkat.

Bentuknya pun tidak persis bulat selayaknya fenomena sinkhole yang muncul di sejumlah daerah akhir-akhir ini. Lubang raksasa di Pondok Balek itu justru berbentuk mirip ngarai karena longsoran tanahnya luas, dalam, dan memanjang dengan tebing-tebing curam.

”Lubang raksasa di Pondok Balek merupakan fenomena erosi bawah permukaan (piping erosion) yang diakibatkan erosi air tanah dan air permukaan serta kondisi tebing curam yang dipicu oleh gempa bumi dan hujan. Sebaliknya, sinkhole merupakan tanah ambles yang berbentuk bulat dan berisi air. Itu terjadi karena batuan di bawah permukaan tanah terlarut oleh air tanah,” ujar Ikhlas.

Menurut Ikhlas, dari informasi masyarakat, pergerakan tanah itu sudah terjadi sejak awal 2000-an dan terus meluas. Dari hasil pengamatan Dinas ESDM Aceh, perluasan pergerakan tanah itu semakin masif mulai 2011. Saat itu, luas dampak pergerakan tanah itu masih sekitar 7.000 meter persegi.

Luasnya terus bertambah menjadi 20.199 meter persegi pada 2021, dan sekitar 28.000 meter persegi pada 2022. Memasuki tahun 2026, luasnya menjadi 30.172 meter persegi. Kedalaman longsorannya rata-rata 40-50 meter dengan kecuraman tebing rata-rata 70-80 derajat. Perluasannya mengarah ke tenggara.

Terjadinya pergerakan tanah itu tidak terlepas dari jenis material tanah di sana yang didominasi batuan vulaknik atau tufa dan pasir. Material itu merupakan piroklastik atau endapan material hasil letusan Gunung Api Purba Geureudong yang kini sudah tidak aktif. Proses pembentukan tanah itu terjadi sejak ratusan hingga jutaan tahun silam.

Jenis tanah tufa dan pasir itu bersifat berpori, mudah terserap atau jenuh air, dan tidak stabil atau mudah lepas. Tanah itu semakin rentan bergerak atau mengalami longsor saat dibebani air hujan dan dilanda gempa bumi.

Faktanya, kawasan Aceh Tengah dan sekitarnya tergolong wilayah dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Hal itu karena Aceh Tengah berada di pegunungan yang dikelilingi hutan lebat. Selain itu, Aceh Tengah tergolong sebagai wilayah yang rawan gempa karena menjadi jalur perlintasan Sesar Besar Sumatera.

Bahkan, lokasi pergerakan tanah di Pondok Balek hanya berjarak sekitar 32 kilometer dari jalur Sesar Besar Sumatera yang membentang dari ujung utara hingga selatan Sumatera. Paling tidak, kondisi tanah di sana semakin lemah saat terjadi gempa bermagnitudo 6,1 yang disebabkan aktivitas Sesar Sumatera Segmen Aceh-Tripa di sekitar Bener Meriah dan Aceh Tengah pada 2 Juli 2013.

”Gempa pada 2 Juli 2013 menimbulkan longsoran luar biasa yang menghilangkan Kampung Bah dan Kampung Serempah yang tak jauh dari lokasi pergerakan tanah di Pondok Balek. Selain itu, pergerakan tanah di Pondok Balek pun semakin meluas,” kata Ikhlas.

Ikhlas menuturkan, perluasan pergerakan tanah di Pondok Balek semakin masif saat terjadi bencana ekologis banjir bandang dan tanah longsor di sebagian besar wilayah Aceh pada 26 November 2025. Saat itu, curah hujan yang ekstrem menyebabkan tanah di sana semakin rapuh atau lemah.

Apalagi, di sekitar lokasi tersebut ada saluran irigasi ataupun drainase yang tidak kedap air yang membuat air dari permukaan terus merembes ke dalam. Di sisi lain, kondisi tebing yang curam menyebabkan tanah semakin mudah jatuh atau longsor.

”Bukan hanya di kawasan Pondok Balek, curah hujan ekstrem itu pun mengakibatkan puluhan hingga ratusan titik longsoran di Aceh Tengah. Itu karena hampir semua tanah di wilayah Aceh Tengah berjenis tanah vulkanik yang mudah lepas. Bahkan, saat hujan normal sekalipun, longsor bisa terjadi di sejumlah lokasi rawan di Aceh Tengah,” tuturnya.

Tidak berhenti di situ, Ikhlas menyampaikan, pergerakan tanah di Pondok Balek kian rentan saat terjadi gempa berulang akibat aktivitas Sesar Besar Sumatera pada akhir Desember 2025. Akivitas sesar itu sempat meningkatkan status Gunung Api Burni Telong di Bener Meriah dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga).

Retakan itu mengakibatkan tanah yang tidak stabil semakin rapuh sehingga terjadi longsoran berkali-kali atau berulang-ulang.

Gempa berulang itu menimbulkan retakan sehingga pergerakan tanah di Pondok Balek meluas cukup cepat dalam tiga bulan terakhir. Setidaknya, pergerakan tanah itu masih berjarak beberapa meter dari jalan antarkecamatan di sekitarnya pada Desember 2025. Namun, kini, pergerakan tanah itu sudah menyebabkan jalan bersangkutan putus karena ambles sepanjang lebih kurang 50 meter.  

”Retakan itu mengakibatkan tanah yang tidak stabil semakin rapuh sehingga terjadi longsoran berkali-kali atau berulang-ulang. Kondisi diperparah dengan tebing yang curam dan air yang terus merembes dari saluran irigasi atau drainase di atasnya,” ujar Ikhlas.

Ikhlas mengatakan, pergerakan tanah di Pondok Balek diperkirakan akan semakin meluas atau terus terjadi dalam jangka waktu yang tidak bisa diprediksi. Hal itu karena faktor risikonya yang masih tinggi dan belum tertangani sepenuhnya.

Untuk itu, dalam jangka pendek, perlu segera dilakukan relokasi terhadap fasilitas umum, seperti akses jalan dan menara jaringan listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kilovolt (kV) Bireuen-Takengon (Aceh Tengah) yang sudah semakin dekat dengan lokasi pergerakan tanah tersebut. Itu demi mengantisipasi terganggunya aktivitas masyarakat.

Dalam jangka panjang, lahan pertanian dan permukiman yang berada di sekitar lokasi pergerakan tanah pun harus direlokasi untuk mengantisipasi timbulnya korban jiwa. Paling tidak, permukiman terdekat hanya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi pergerakan tanah tersebut.

Di samping itu, faktor risiko pergerakan tanah harus segera ditanggulangi. Itu bisa dimulai dengan mengubah saluran irigasi atau drainase menjadi kedap air. Lalu, dilakukan penguatan tebing, antara lain menggunakan tanaman penguat, seperti semak dengan akar merambat dalam dan pohon dengan akar yang kuat. Penguatan tebing pun bisa dilakukan dengan pembangunan konstruksi.

”Yang tidak kalah penting, pemantauan harus terus dilakukan dan dibuat sistem peringatan dini. Masyarakat pun harus terus diedukasi agar tidak mendekati lokasi pergerakan tanah. Pada intinya, langkah mitigasi sangat dibutuhkan untuk meminimalkan dampak pergerakan tanah terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan keselamatan masyarakat,” kata Ikhlas.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah Andalika menuturkan, segenap instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sudah berkoordinasi untuk menyiapkan mitigasi dini. Hal itu dimulai dengan pemasangan tanda larangan mendekati lokasi pergerakan tanah dan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak mendekati lokasi tersebut.

Pemerintah daerah pun sudah menyediakan jalan alternatif yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi pegerakan tanah. Jalan alternatif itu dibuat sebelum jalan utama yang menghubungkan Pondok Balek ke Takengon, Ibu Kota Aceh Tengah, dan Kampung Simpang Balek di Bener Meriah ambles oleh perluasan pergerakan tanah. ”PLN juga sudah memindahkan menara SUTT ke lokasi yang berjarak lebih kurang 150 meter dari lokasi pergerakan tanah tersebut,” tuturnya.

Untuk lahan pertanian warga yang terdampak, luasnya mencapai 1 hektar. Lahan itu biasanya ditanami cabai dan berbagai jenis sayuran. Sejauh ini, pemerintah sedang melakukan pendataan untuk memberikan usaha pengganti bagi warga terdampak.

Mengenai relokasi permukiman, ia menilai belum mendesak. ”Permukiman terdekat adalah Kampung Pondok Balek dengan jumlah penduduk sekitar 800 jiwa. Tapi, jarak permukiman itu masih sekitar 600 meter dari lokasi pergerakan tanah. Kami rasa, itu masih sangat jauh sehingga relokasi belum saatnya dilakukan. Tapi, kami terus melakukan pemantauan. Kalau memang pergerakan tanah sudah semakin dekat, permukiman bersangkutan akan segera direlokasi,” ujar Andalika.

Selain itu, Andalika menyampaikan, saluran irigasi atau drainase sudah direncanakan untuk dipindahkan dan dibuat baru dengan kemampuan kedap air. Akan tetapi, untuk penguatan tebing baik dengan tanaman maupun pembangunan kontruksi, itu belum bisa dilakukan.

Pasalnya, tanah di sana masih sangat tidak stabil dan tebingnya dalam serta curam. Hal itu tidak memungkinkan untuk proses penguatan tebing. ”Proses penguatan tebing pun tidak bisa dilakukan serta-merta, tetapi harus dikaji mendalam lebih dahulu oleh pihak-pihak terkait yang memahami,” katanya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tengah Mustafa Kamal mengatakan, pemerintah daerah tidak tinggal diam dengan fenomena alam tersebut. Setidaknya, sejak 2005, mereka sudah tiga kali memindahkan jalan antarkecamatan yang terdampak pergerakan tanah di Pondok Balek.

”Kami pun sudah memasang rambu dan pembatas agar warga tidak mendekati lokasi pergerakan tanah dan terus memberikan sosialisasi kepada warga untuk menjauhi lokasi tersebut. Secara teknis, kami juga telah menanam vegetasi penyangga tebing dan terus memantau retakan tanah yang baru,” tuturnya.

Kalau memang pergerakan tanah sudah semakin dekat, permukiman bersangkutan akan segera direlokasi.

Hanya saja, Mustafa menuturkan, pergerakan tanah masih terus berlangsung. Hal itu karena kondisi material tanah di sana yang sangat rapuh dan diperparah oleh gerusan aliran air dari bawah tanah dan permukaan, serta ditambah kemiringan tebing yang curam.

Oleh karena itu, langkah utama mengatasi dampak pergerakan tanah di Pondok Balek adalah pemindahan permanen fasilitas umum, mulai dari pembangunan jalan baru, jaringan telekomunikasi, dan jaringan listrik. Kemudian, relokasi lahan pertanian dan permukiman masyarakat ke tempat yang lebih aman dengan kajian geologi yang mendalam.

”Untuk mengatasi dampak pergerakan tanah di sana secara permanen, pemerintah daerah butuh intervensi atau dukungan dari pemerintah pusat. Sebab, upaya itu membutuhkan anggaran besar,” ujar Mustafa.