- Perludem menilai ambang batas parlemen tinggi menyebabkan jutaan suara rakyat terbuang sia-sia.
- Kenaikan ambang batas parlemen terbukti tidak efektif menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen.
- Perludem menyarankan evaluasi sistem kepartaian difokuskan pada aspek konsentrasi perolehan kursi.
Suara.com - Direktur Eksekutif Perludem, Heroik M. Pratama, memberikan catatan kritis terkait penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu di Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI yang membahas revisi UU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (3/2/2026).
Heroik menjelaskan bahwa kebijakan ambang batas parlemen berkaitan erat dengan dua aspek utama, yaitu disproporsionalitas hasil pemilu dan upaya penyederhanaan partai politik. Namun, ia menilai semakin tinggi angka ambang batas, semakin besar pula kerugian yang dialami pemilih karena suara mereka gagal dikonversi menjadi kursi.
"Semakin tinggi parliamentary threshold, tentunya semakin tinggi juga aspek disproporsionalitas pemilunya karena ada banyak suara yang terbuang," ujar Heroik di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI.
Ia memaparkan data konkret dari pemilu terakhir, di mana ambang batas 4 persen mengakibatkan jutaan suara rakyat hilang.
"Bisa kita lihat, pada pemilu terakhir dengan angka 4 persen, ada sekitar 17,3 juta suara pemilih yang terbuang dari total 10 partai politik peserta pemilu," jelasnya.
Lebih lanjut, Heroik mematahkan anggapan bahwa kenaikan ambang batas secara otomatis akan menyederhanakan jumlah partai di parlemen. Berdasarkan data Perludem, pada Pemilu 2009 dengan ambang batas 2,5 persen, terdapat 9 partai di DPR. Namun, saat ambang batas dinaikkan menjadi 3,5 persen pada 2014, jumlah partai justru bertambah menjadi 10.
"Artinya, parliamentary threshold tidak punya dampak signifikan terhadap upaya penyederhanaan partai politik," tegasnya.
Perludem mengusulkan agar penilaian sistem kepartaian tidak hanya dilihat dari jumlah partai, melainkan dari konsentrasi kursi.
Ia mencontohkan sistem di Inggris yang tetap dianggap sebagai sistem dua partai meski memiliki 15 partai di parlemen pada pemilu 2024. Hal itu terjadi karena kursi mayoritas hanya terkonsentrasi pada Partai Buruh dan Partai Konservatif.
Baca Juga: Wasekjen PSI Ibaratkan Jokowi Tanpa Piala Dunia, Menang Pemilu 2029 Jadi Penutup Karier
Terakhir, Heroik mengingatkan sejarah Pemilu 1999 di Indonesia. Saat itu, meski tanpa ambang batas parlemen dan diikuti banyak peserta, sistem kepartaian yang terbentuk secara alamiah justru lebih ramping dengan dominasi lima partai besar.
"Pada tahun 1999 tanpa ambang batas, sistem kepartaian kita justru lima partai, meski ada 21 partai yang masuk DPR," pungkasnya.
