Kejagung: Red Notice jadi Persempit Gerak Riza Chalid

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dampak status red notice Interpol bagi pengusaha minyak Riza Chalid.

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan dampak status buronan Interpol itu telah mempersempit ruang gerak Riza Chalid.

"Dengan terbitnya Red Notice ini akan membatasi ruang gerak yang bersangkutan, karena akan termonitor oleh Imigrasi seluruh negara-negara yang terikat dengan Interpol," ujar Anang di Kejagung, dikutip Rabu (4/2/2026).

Kemudian, dia menekankan bahwa salah satu tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah itu tidak akan langsung tertangkap meskipun sudah berstatus red notice. 

Sebab, terdapat kedaulatan hukum yang berbeda masing-masing negara. Alhasil, aparat penegak hukum di Indonesia harus mengedepankan jalur diplomasi sebelum melakukan penangkapan.

"Tapi ingat bahwa ini kan terbitnya Red Notice tidak serta merta langsung kita dapat menangkap ini, ini kan ada di negara lain. Tentu di situ juga ada kedaulatan hukum kepentingan nasional masing-masing dan sistem hukum yang berbeda, ini perlu pendekatan baik itu diplomasi hukum," pungkasnya.

Sekadar informasi, Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (10/7/2025).

Pengusaha minyak itu ditetapkan sebagai tersangka atas statusnya sebagai beneficiary owner PT Orbit Terminal Merak.

Selang sekitar enam bulan kemudian, status red notice Riza Chalid dari Interpol pun resmi diterbitkan atau tepatnya pada Jumat (23/1/2026).

Adapun, dalam kasusnya Riza diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak.

Sementara itu, berdasarkan dakwaan anaknya, Kerry Adrianto, Riza Chalid juga diduga telah diuntungkan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 sebanyak Rp2,9 triliun bersama anak dan koleganya. Keuntungan itu diperoleh dari penyewaan terminal BBM.