- Bupati Pati Sudewo (SDW) dan beberapa kepala desa ditahan KPK terkait dugaan pemerasan pengisian perangkat desa Maret 2026.
- Tim sukses Bupati Pati, yang disebut Tim 8, berperan mengumpulkan uang setoran dari calon perangkat desa.
- Tarif pungutan ditetapkan antara Rp165 juta hingga Rp225 juta per calon, disertai ancaman jika tidak dipenuhi.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa tim 8 yang berisi tim sukses Bupati Pati Sudewo dalam Pilkada 2024 berperan dalam kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa tim 8 ini berperan untuk mengumpulkan uang setoran dari calon perangkat desa.
“Ya, karena memang dalam dugaan pemerasan pengisian jabatan para perangkat desa ini, Pak SDW ini kan menggunakan Tim Delapan untuk menjadi layering,” kata Budi kepada wartawan, dikutip pada Rabu (4/2/2026).
“Dalam hal ini bertugas mengumpulkan uang-uang dari para calon perangkat desa yang setor, ketika para caperdes ini ingin melamar untuk formasi-formasi yang dibuka pada Maret 2026 ini,” tambah dia.
Hingga saat ini, lanjut Budi, penyidik juga masih mendalami perihal aspek politik dalam pada kasus yang melibatkan Bupati Pati Sudewo ini.
Sebelumnya, KPK melakukan penahanan terhadap terhadap Bupati Kabupaten Pati Sudewo (SDW) usai terjaring OTT. Penahanan itu dilakukan setelah Sudewo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan desa di lingkungan Kabupaten Pati.
“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2026).
Selain Sudewo, KPK juga menahan Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan Abdul Suyono (YON); Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken Sumarjiono (JION); serta Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken Karjan (JAN).
Para tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
Baca Juga: KPK Telusuri Pengumpulan Uang dari Calon Perangkat Desa Terkait Dugaan Pemerasan Pengisian Jabatan
Asep menjelaskan bahwa pada akhir tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan akan membuka formasi jabatan perangkat desa pada Maret 2026.
Kabupaten Pati diketahui memiliki total 21 kecamatan, 401 desa, dan 5 kelurahan. Saat ini, diperkirakan terdapat 601 jabatan perangkat desa yang kosong.
Hal itu kemudian diduga dimanfaatkan Sudewo bersama sejumlah anggota tim suksesnya untuk meminta sejumlah uang kepada calon perangkat desa.
“Sejak bulan November 2025, diketahui SDW telah membahas rencana pengisian jabatan perangkat desa tersebut bersama timsesnya,” ujar Asep.
Pada masing-masing kecamatan, ditunjuk Kepala Desa (Kades) yang juga merupakan bagian dari tim sukses Sudewo sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) atau dikenal sebagai Tim 8.
Kemudian, Suyono dan Sumarjiono menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk menginstruksikan pengumpulan uang dari para calon perangkat desa.
