Bisnis.com, JAKARTA - Perwakilan MUI, NU, dan Muhammadiyah sempat skeptis soal masuknya Indonesia menjadi Dewan Perdamaian Gaza, tetapi ini sudah mendukung aksi pemerintah.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) M Cholil Nafis menyampaikan sikap skeptis terhadap langkah Indonesia masuk ke dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) Gaza. Saat bertemu Presiden Prabowo, Cholil mendorong kemerdekaan Palestina dari dalam. Di sisi lain, MUI
"Saya yang menyampaikan langsung, kami skeptis. Karena apa? [Pertama] Netanyahu sampai sekarang tidak mengakui Palestina. Yang kedua, serangan itu masih ada. Yang ketiga, kita ingin pasukan perdamaian kita jangan menjadi pasukan yang melawan Hamas, melawan terhadap perlawanan rakyat Palestina untuk merdeka," kata Cholil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/2/2026).
Pertimbangan skeptis lainnya, yaitu MUI ingin agar Palestina bisa damai dan merdeka seutuhnya. Cholil menjelaskan bahwa Presiden pun memberikan respons terkait hal itu.
Presiden Prabowo, menurut Cholil, menyatakan bahwa Indonesia bisa keluar jika tidak terdapat perubahan atas kondisi di Gaza. "Itu yang saya tangkap begitu. Itu tegas disampaikan Presiden tadi bisa keluar [dari Dewan Perdamaian] jika memang tidak sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia," ujar Cholil.
Cholil menjelaskan bahwa MUI tidak ingin keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian malah melegitimasi terhadap penjajahan dan Indonesia hanyalah menjadi pelengkap.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menjelaskan bahwa Prabowo berkomitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Prabowo pun akan mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza.
Indonesia Bakal Kirim Pasukan Perdamaian ke GazaGus Yahya menjelaskan para peserta, para tokoh pimpinan ormas, menanyakan terkait dengan upaya pemerintah menjaga keselamatan rakyat Palestina yang ada di Gaza saat ini.
"Presiden sudah memberi penjelasan tadi, kita nanti akan berpartisipasi dengan mengirimkan pasukan perdamaian yang tugas absolutnya adalah melindungi rakyat Palestina," kata Gus Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/2/2026).
Presiden Prabowo juga menurut Gus Yahya menjelaskan mengenai pertimbangan masuknya Indonesia ke BoP. Gus Yahya menuturkan bahwa pada level kebijakan, terdapat realitas yang harus diperhatikan dan dikalkulasi.
"Presiden menjelaskan secara ekstensif sekali hal-hal yang perlu dipertimbangkan itu, dan saya kira semua yang hadir memahami dan bisa menerima dan bahkan mempercayakan perjuangan untuk menolong Palestina melalui upaya-upaya strategis ini kepada Presiden," ujar Gus Yahya.
Dia menjelaskan bahwa ormas Islam menginginkan agar yang dilakukan di dalam Dewan Perdamaian Gaza akan menjadi langkah yang terkonsolidasi di antara negara-negara untuk membela serta membantu Palestina.
Sempat Skeptis, Tetapi Kini Dukung PemerintahSekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa di sejumlah ormas Islam memang terdapat sikap skeptis terkait dengan keikutsertaan Indonesia di BoP.
"Setelah Pak Presiden menyampaikan informasi secara utuh, mulai dari penjelasan umum situasi global, kemudian situasi-situasi di Palestina, dan apa sudah dilakukan Indonesia, alhamdulillah semua ormas Islam sangat mendukung langkah politik pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam BOP," kata Abdul Mu'ti.
Begitu juga dengan PP Muhammadiyah yang turut memahami penjelasan dari Presiden Prabowo terkait alasan keikutsertaan Indonesia di BoP.
"Kami sangat memahami dan mendukung langkah-langkah pemerintah," kata Abdul Mu'ti.
Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva juga menilai keputusan Presiden Prabowo membawa Indonesia bergabung dalam BoP sebagai langkah strategis.
Tujuannya jelas, untuk memperjuangkan kepentingan Palestina di tingkat global.
"Pilihan untuk masuk BoP adalah pilihan yang tepat. Karena begini, karena kalau kita ada di luar, kita juga tidak bisa apa-apa. Tapi kalau ada di dalam, kita bisa bicara mengenai Palestina, untuk lebih membantu Palestina," katanya.
